PROYEK pipanisasi Kalimantan-Jawa (Kalija) yang sempat mengundang reaksi masyarakat Kaltim, khususnya Bontang dipastikan batal terwujud. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) RI, Ignasius Jonan dalam peresmian 5.005 sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas) di Bontang, Sabtu (16/2/2019).
Jonan menanggapi pernyataan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang mempertanyakan keadilan ESDM bagi Kaltim selaku daerah penghasil. Lantaran selama ini sumber daya alam berupa gas, minyak, dan batu bara Kaltim selalu dibawa ke Jawa untuk keperluan industri. Sementara industri di Benua Etam terlupakan.
“Masukan Pak Mahyudin ini penting sekali. Kita harus memajukan masing-masing daerah. Kalau pipa Kalija pasti tidak (direalisasikan). Kami juga ingin di Kaltim ini tumbuh industri-industri besar. Industri petrokimia, industri-industri yang merupakan hilirisasi dari produk minyak dan gas,” terang Jonan.
Dalam pernyataannya, Mahyudin yang turut hadir dalam peresmian jargas tersebut berharap industri yang ada di Kaltim bisa dimaksimalkan. Lantaran selama ini, sumber-sumber daya yang ada di Kaltim hanya digunakan untuk membesarkan industri di Jawa.
“Bontang ini kan penghasil gas yang luar biasa. Tapi gasnya dinikmati hotel-hotel di Jakarta. Kaltim ini kaya sumber daya alam, tapi kadang orang Kaltim sendiri tidak banyak menikmati. Jangan sampai kami yang punya gas, tapi kami justru tidak menikmati gas,” ucap Mahyudin mewakili masyarakat Kaltim.
Dia menyebut, Bontang merupakan kota yang lahir karena ada industri. Sehingga industri yang ada di Bontang saat ini harapannya jangan berhenti begitu saja. Gas yang dimiliki Bontang, jangan terus dikirim ke Jawa. Sehingga industri di Jawa yang menjadi besar. Seharusnya kalau bisa sebaliknya, industri di Jawa itulah yang dibawa ke Kaltim.
“Tidak hanya raw material yang keluar dari Kaltim, baik itu batu bara atau gas. Tapi dibangun di sini industrinya. Sehingga menimbulkan nilai tambah bagi masyarakat Kaltim, menciptakan lapangan kerja dan yang paling penting adalah mengentaskan kemiskinan di Kaltim,” pintanya.
Meskipun diakui Mahyudin, angka kemiskinan di Kaltim lebih rendah dari angka kemiskinan nasional. Yaitu enam persen, sementara angka kemiskinan nasional di atas sembilan persen. Namun kenyataannya, dia mendapati masih banyak pemuda di Bontang ini yang tidak memiliki pekerjaan.
Menurut dia, pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM bisa lebih mendukung kebijakan yang berdampak baik bagi industri di Kaltim, khususnya di Bontang. Karena dengan industri gas dan pupuk yang dimiliki, Bontang idealnya dibangun menjadi industri petrokimia yang berbasis gas. Tetapi, kabarnya negosiasi harga gas yang dibeli Pupuk Kaltim sampai kini belum selesai.
“Karena harganya menurut Pupuk Kaltim terlalu mahal, sehingga mereka tidak bisa diversifikasi produk. Ini masukan untuk Pak Menteri untuk ditindaklanjuti. Supaya industri di Bontang ini bisa lebih hidup. Masyarakat bisa berkembang lebih baik ekonominya,” tegas Mahyudin. (luk)
