BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Bontang menuai penolakan dari Asosiasi Sekolah Swasta (ASTA) Bontang.
Ketua ASTA Bontang Andi Suharman, menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak serius terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
“Kalau rombel negeri ditambah, otomatis daya tampung meningkat. Siswa pasti lebih banyak terserap ke sana dibanding ke swasta,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut bisa memicu efek domino. Sekolah negeri lain berpotensi mengikuti langkah serupa, sehingga semakin mempersempit peluang sekolah swasta mendapatkan peserta didik.
Dampak yang lebih serius, lanjut Andi, akan dirasakan tenaga pendidik, khususnya di SMA dan SMK swasta di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan, terdapat ketentuan bahwa sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang tidak akan mendapatkan insentif.
“Kalau siswa berkurang, sekolah tidak memenuhi syarat. Otomatis guru tidak mendapat insentif, bahkan bisa berujung pada pengurangan tenaga pengajar,” tegasnya.
Bahkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya sudah mulai dirasakan. Tercatat tiga sekolah swasta di Bontang terdampak, yakni SMK Monamas, SMK Galilea, dan SMK Tunas Bangsa.
ASTA juga menyoroti ketimpangan insentif antara guru swasta dan negeri. Saat ini, guru SMA dan SMK swasta menerima insentif sebesar Rp1 juta dari pemerintah provinsi. Sementara guru di bawah naungan pemerintah daerah, seperti SD dan SMP, menerima Rp1,5 juta ditambah Rp500 ribu dari program Gratispol.
“Totalnya bisa Rp2 juta. Kami seakan tidak dilirik, padahal perjuangan kami sama,” katanya.
ASTA Bontang pun meminta pemerintah provinsi untuk mempertimbangkan kebijakan secara matang dan tidak merugikan sekolah swasta.
“Jangan sampai kami dianaktirikan. Buat kebijakan yang adil untuk semua,” pungkasnya. (*)
