BONTANG – Komisi I DPRD Bontang mendesak agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) mengeluarkan rekomendasi kepada PLN. Yang nantinya digunakan sebagai dasar pemasangan sambungan listrik untuk Kampung Rama dan Timur.
Wakil Ketua Komisi I Bilher Hutahaean mengatakan bahwa dua area yang masuk dalam wilayah Kelurahan Kanaan itu tidak termasuk wilayah konflik lahan. Itu sesuai dengan kesepakatan dalam rapat bersama warga dan unsur terkait beberapa waktu lalu.
“Itu kan sudah disepakati. Tinggal menunggu surat rekomendasi dari Perkim (DPKPP). PLN akan melakukan penyambungan listrik,” jelasnya kepada bontangpost.id, Sabtu (22/6/2019).
Dia menyampaikan, semestinya proses tersebut sudah dilakukan. Sehingga warga bisa merasakan penerangan. Proses alih status dari hutan lindung ke area penggunaan lain (APL), menurutnya, tidak dilakukan lagi. Tinggal DPKPP memberi surat rekomendasi ke PLN Bontang untuk dilakukan penyambungan listrik.
Sebelumnya, Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Bontang Inggit Ramadhani mengatakan, pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang Maksi Dwiyanto menjelaskan, belum bisa diberikan rekomendasi. Pasalnya, pihaknya masih melakukan perubahan status hutan lindung menjadi APL. “Progres saat ini masih inventarisasi lahan. Selanjutnya kajian akademis Raperda APL,” katanya. (Arsyad Mustar)
