BONTANG – Penyebaran virus korona dijadikan alasan belum terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Bontang dan University of Twente (UT). Dari semula dijadwalkan Maret, menjadi Juni atau Juli.
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB) Teguh Suharjono mengatakan, ada tiga kesepakatan yang bakal tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) itu. Yakni, penataan kota, penanggulangan banjir, dan sumber daya manusia. Semua poin tersebut mengarah pada permasalah banjir.
“Tapi tergantung di sana (Belanda). Kalau sudah dikatakan aman kami berangkat,” katanya.
Pembangunan polder dan perbaikan jalur sungai menjadi salah satu solusi. Pemkot menawarkan pembangunan polder di daerah hulu. UT meminta perjanjian kesepakatan kembali dengan Pemkab Kutai Timur, karena hulu sungai berada di luar wilayah mereka.
Selain pembangunan polder, dalam MoU yang telah dibuat perbaikan jalur sungai juga menjadi inti dalam penanggulangan masalah banjir. Revitalisasi dan penurapan sungai di Bontang menjadi opsi dalam kesepakatan tersebut.
Diketahui, pada Desember 2019 lalu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, sejumlah anggota DPRD, dan Teguh mengunjungi Belanda. Keberangkatan yang memakai uang negara itu menghasilkan kesepakatan dengan UT. (*/eza/kpg)
