bontangpost.id – Aliansi Pemerhati Demokrasi (APD) mempertanyakan keputusan KPU Bontang menggelar debat publik pasang calon wali kota dan wakil di Samarinda. Terlebih, baik digelar di Bontang maupun Samarinda, debat hanya bisa disaksikan melalui televisi maupun streaming.
Koordinator APD Alfin Rausan Fikry menyebut bahwa KPU menghamburkan uang dengan menggelar di ibu kota Kaltim. Seperti transportasi dan akomodasi kandidat, yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan ketika debat dilakukan di Bontang.
“Persoalan keamanan juga demikian. Saya kira sudah menjadi tanggung jawab aparat TNI dan Polri dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Bontang sepanjang proses pelaksanaan pemilu. Dilihat dari anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk pengamanan. Begitupun dengan Bawaslu, misalnya,” katanya.
APD meminta agar keputusan debat yang sedianya dilangsungkan malam ini (18/11/2020) dikaji ulang. “Tunda dan laksanakan di Bontang,” tegasnya.
Terpisah, Ketua KPU Bontang Erwin menyebut bahwa debat kedua ini jauh lebih hemat. Dibanding ketika digelar di Bontang. Saat debat pertama mereka mengeluarkan setidaknya Rp 170 juta. Sementara di Samarinda, hanya sekira Rp 80 juta. “Kalau di Bontang, kami harus menanggung 28 kru televisi sejak H-3. Kalau di Samarinda tidak perlu. Hanya pasangan calon dan komisioner,” terangnya.
Sedangkan terkait kondusifitas, sebutnya, Bontang sudah memenuhi. Namun, jika di Samarinda, mereka bisa lebih memastikan bahwa undangan yang hadir benar-benar sesuai dengan ketentuan. “Tidak ada lagi orang di luar undangan yang datang,” pungkasnya. (*)
