Pemkot Masih Bingung Cukupi Keperluan Pasien Isolasi Mandiri

bontangpost.id – Pengawasan pasien isolasi mandiri (isman) menjadi salah satu celah. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Bontang. Satgas Penanganan Covid-19 pun membenarkan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan 24 jam. Agar pasien tidak beraktivitas ke luar rumah. Sehingga tidak menimbulkan paparan yang lebih luas.

Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan penempelan stiker di rumah pasien memang belum bisa terealisasi. Pasalnya efektivitas dari kebijakan itu juga dipandang kurang maksimal. “Paling penting ialah perhatian dari pengurus RT dan lingkungan sekitar,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.

Menurutnya, jika pasien isman merupakan warga bertaraf ekonomi mampu bukan menjadi masalah. Sebab, mereka bisa mencukupkan kebutuhan sehari bisa melalui skema pesan antar (take away).

Akan tetapi, lain cerita bila pasien ekonomi rendah. Terutama menyangkut subsidi bahan pangan. Selain itu, penyediaan tempat karantina juga dipandang cukup sulit. “Untuk kebutuhan sembako untuk kategori itu biasanya disuplai dari Dinas Sosial,” klaimnya.

Kaltim Post (grup bontangpost.id) langsung mengkonfirmasi hal itu kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Abdu Safa Muha. Dia menjelaskan langkah itu belum dilakukan. “Salah itu. Keputusannya kan pemerintah. Terkait isman itu seperti apa,” kata Safa.

Diterangkan dia, jika penanganan pasien isman untuk penyuplaian bahan pangan dari Dissos-PM, harusnya tertuang dalam keputusan wali kota. Pelaksanaannya pun dikerjakan secara tim. Dari stakeholder terkait.

“Dissos-PM itu bukan ahli gizi. Jadi orang yang isman itu harus terjamin gizinya. Jika itu dilakukan harusnya ada anggaran terkait itu,” urainya.

Memang, di awal pandemi sempat ditangani oleh Dissos-PM. Terkhusus ketika Pemkot memutuskan tempat karantina di Hotel Grand Mutiara April lalu. Namun, pelaksanaan itu langsung direvisi. Karena ada standar kadar yang harus diikuti. Tidak bisa disamakan dengan kucuran ketika ada bencana lainnya.

“Saat itu dikembalikan ke Dinas Kesehatan. Apalagi antara pasien anak-anak dan dewasa tentu ada perbedaan takaran gizi yang kami tidak mengetahuinya,” pungkasnya. (*/ak)