bontangpost.id – Pemkot Bontang melalui Dinas Perhubungan berencana membuka layanan bongkar muat batu bara di Pelabuhan Loktuan. Rencana ini dikritik keras anggota Komisi II DRPD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, pemerintah wajib melakukan kajian yang jelas perihal aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat bila wacana itu diseriusi.
Politisi NasDem itu menegaskan, jangan sampai pemerintah mengambil kebijakan yang bersifat terburu-buru. Hanya demi mengejar obsesi memenuhi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat diabaikan karena analisis yang tidak jelas.
Seperti diketahui, Pelabuhan Loktuan sangat dekat dengan permukiman kampung atas laut Selambai. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil laut. Bakhtiar khawatir, aktivitas bongkar muat batu bara di pelabuhan dapat berimplikasi pada rusaknya ekosistem laut. Yang dalam jangka panjang, membuat nelayan kesulitan mencari hasil laut untuk dijual.
“Pikirkan nasib nelayan kita. Bagaimana kalau terjadi tumpahan batu bara, pasti akan terjadi pencemaran di laut,” tegasnya ketika dihubungi Bontangpost.id, Senin (9/2/2021) siang.
Aspek kesehatan masyarakat pun tak lepas dari perhatian Bakhtiar. Kelurahan Loktuan, spesifik kampung atas laut Selambai, berbatasan dengan pabrik raksasa. Tak jarang masyarakat menghirup limbah amoniak. Bila ditambah debu batu bara, dia khawatir masyarakat Loktuan bisa terpapar berbagai penyakit. Utamanya penyakit pernapasan.
“Sudah hirup amoniak di situ, ditambah lagi debu batu bara. Kasian warga kalau begini,” ungkap Politisi NasDem ini.
Sebabnya, Bakhtiar menuntut pemerintah mengkaji ulang rencana ini. Dia tentu mendukung upaya pemerintah mencari sumber PAD. Tapi kemaslahatan publik haruslah menjadi pertimbangan utama.
“Harus dipastikan juga itu. Masa pelabuhan umum dijadikan pelabuhan bongkar muat batu bara. Apakah tidak berbahaya nanti,” ujar pria yang disapa BW ini. (*)
