Terkait Komentar Soal Lahan Kilang, “Menteri Jonan Silakan ke Bontang”

Sebut Ada Klaim Kelompok Tani

BONTANG – Komentar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak soal clean and clear-nya lahan kilang minyak di Bontang, menuai sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris.

Legislator Partai Gerindra ini menyebut, lahan kilang yang disebut Jonan dan Awang saat ini masih terkendala klaim dari beberapa kelompok tani. “Ini masih ada lima kelompok tani yang mengklaim. Mereka juga punya bukti seperti surat segel yang sah,” tegas Agus saat menghubungi Bontang Post, kemarin (12/3).

Klaim dari masyarakat inilah, lanjut Agus yang sedang diupayakan selesai secara baik-baik. Sebagai anggota dewan, kata Agus dirinya tak bisa mengabaikan hak-hak rakyat yang ada di lahan tersebut. Meski demikian, Agus tak menolak rencana pembangunan kilang minyak di Bontang.

“Kami di DPRD juga sudah memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani yang mengklaim dengan Pertamina. Kami juga masih akan membahas Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Artinya prosesnya ini masih panjang, belum clean and clear,” jelasnya.

Agus pun meminta Menteri Jonan untuk meninjau langsung lahan kilang minyak di Bontang secara langsung, dengan difasilitasi oleh Gubernur Kaltim. “Pak Menteri (Jonan) silakan datang ke Bontang. Berbicara dengan Pemkot dan DPRD Bontang, supaya tahu kondisi sebenarnya seperti apa,” ujar Agus.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas (ratas) Presiden Jokowi, para menteri, dan Gubernur Kaltim, belum lama ini disebut jika pembangunan kilang baru di Kota Taman nantinya dipastikan tak menemui hambatan untuk pembebasan lahan. “Alhamdulillah kilang Bontang dijamin lahannya clean and clear, enggak ada masalah,” tutur Awang di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Sementara Jonan juga mengatakan, pembangunan kilang ini tidak memiliki kendala. Pembangunan pun siap dilakukan setelah adanya kesepakatan kerjasama dengan berbagai partner.

“Kilang Bontang itu Pertamina siapkan, karena tanah yang milik negara nanti Pertamina biar usul kepada Kemenkeu (Kementerian Keuangan), ini tanah mau disewa atau kerjasama atau dibeli,” ungkap Jonan. (zul)