bontangpost.id – Kebijakan membatasi operasional pasar di akhir pekan mendapat sorotan legislator. Anggota Komisi II DPRD Sumaryono meminta Pemkot melakukan evaluasi.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai penegak peraturan tidak tegas. Terbukti masih adanya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan.
“Saya menyayangkan ketidaktegasan aparat karena ada sikap tebang pilih ini. Pedagang pasar yang sifatnya resmi justru dibatasi, sedangkan pedagang di tepi jalan yang membangkang dibiarkan,” kata Sumaryono.
Menurutnya ketentuan durasi operasional ini menyasar seluruh pedagang. Karena penyebaran virus korona tidak mengenal lokasi tertentu atau barang dagangan yang diperjualbelikan. Termasuk dengan toko swalayan.
“Kalau mau tutup, tapi total. Atau buka saja sekalian,” ucapnya.
Akibatnya, pedagang pasar mengalami kerugian dari dua sisi. Aspek materiil sudah pasti lantaran jam berdagang terbatas sehingga pendapatan menurun.
Sementara aspek moril ini lebih mendominasi. Karena adanya kecemburuan perlakuan dengan pedagang yang berjualan di tepi jalan.
“Pedagang pasar merasa dianaktirikan. Padahal sama-sama pedagang,” tutur pria yang juga masih berprofesi sebagai pedagang ayam ini.
Sementara Sekretaris Satpol PP Sutrisno mengaku akan membawa usulan pedagang saat rapat evaluasi PPKM nantinya. Terkait dengan revisi surat edaran wali kota sehubungan hal ini, ia tidak bisa menjanjikannya.
“Saya sudah sampaikan ke Satgas dalam pekan ini akan digelar rapat,” kata Sutrisno.
Demi kebaikan seluruh pihak pedagang. Sinyal pun dilontarkan terkait ke depannya bahwa pedagang diharapkan tetap bisa berjualan. Dengan catatan mematuhi protokol kesehatan.
Sehubungan dengan usulan penjagaan di area perdagangan tidak bisa diterapkan. Pasalnya jumlah personil Satpol PP terbatas. Belum lagi melakukan pekerjaan lain juga menjadi tugasnya.
“Jumlah personil sekira 100 sama pejabat struktural. Belum lagi ada pengawalan jenazah meninggal. Kalau menjagai tidak bisa,” tuturnya. (*/ak)
