bontangpost.id – Kementerian Sosial telah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang resmi diperpanjang.
Menteri Sosial Tri Rismaharani meminta masyarakat agar tenang. Sebab, dalam masa kedaruratan, pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Program bansos yang terbaru adalah memberikan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
”Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember,” kata Mensos Risma di Surabaya (20/07) malam.
Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun. Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat adalah penyaluran beras.
”Kemensos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM darurat,” ujar Risma.
Dia menjelaskan, para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas. Untuk keperluan itu, kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras.
”Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi,” terang Risma.
Selain itu, lanjut dia, kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT/kartu sembako non PKH.
”Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada kementerian keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg,” terang Risma.
Bantuan beras dalam paket 5 kg juga sedang disalurkan TNI-Polri. Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting. Yakni PKH, BPNT/kartu sembako, dan BST.
”PKH salur tahap ketiga yakni untuk Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli. Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei-Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/kartu sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” tutur Risma.
Untuk PKH, mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa. ”Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasar komponen yang ada dalam keluarga,” papar Risma.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,3 triliun dan BPNT/kartu sembako sebesar Rp 42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp 15,1 triliun disalurkan PT Pos Indonesia.
”Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucap Risma. (jawapos)
