bontangpost.id – Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina meminta agar persoalan legalitas kuasa adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura diselesaikan secara internal terlebih dahulu.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi lll DPRD Bontang bersama Kepala Kantor Pertanahan Bontang dan ahli waris kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Gedung Sekretariat DPRD Bontang beberapa waktu lalu.
“Saya menyarankan supaya nanti ada pertemuan khusus mana lembaga yang kuat membawa kesultanan ini,” ungkap politikus Gerindra itu, Kamis (8/7/2021).
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya memfasilitasi RDP tersebut guna mendengar permasalahan bukan mencari siapa yang salah.
“Tapi dalam rapat ini, kami bukan mengajari hanya memberi saran. Yang paling tahu adalah lembaga sendiri,” ucapnya.
Lebih jauh terkait permasalahan tersebut perlu ditanggapi. Ia pun yakin bahwa surat edaran tersebut keluar lantaran adanya kesepakatan dari pihak yang bersangkutan. “Saya yakin sudah ada kesepakatan sebelumnya,” urainya.
Sementara itu, Sekretaris Adat Kesultanan Kaltim Aji Sonni menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya di Gedung DPRD Bontang yakni mengklarifikasi terkait adanya aduan masyarakat dan surat edaran yang memaparkan bahwa tidak adanya kesultanan di Kaltim yakni tidak adanya ahli waris.
“Tidak adanya kesultanan atas dasar surat itu dan surat ini udah lama tidak berlaku serta tidak sah secara hukum dan adat kami,” terangnya.
Ia juga mengklaim bahwa surat tersebut disembunyikan pihak kecamatan dan kelurahan sehingga ia meminta agar diberikan kejelasan terkait permasalahan tersebut. Kata dia, jika memang tidak adanya kesultanan, maka pihaknya meminta penjabaran bukan secara lisan.
“Umumkan bahwa Kesultanan Kutai tidak ada. Maka hal itu ada dituntun secara hukum oleh adat kami,” tegasnya.
Sebagai informasi, rapat terkait permasalahan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti lebih jauh yang akan difasilitasi oleh DPRD Bontang. (*)
