BONTANGPOST.ID, Bontang – Keluhan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang M Sahib terkait realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kelurahan dan kecamatan dianggap wajar oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris (AH).
AH menegaskan bahwa hal itu bukan sebuah kesengajaan. Dia mengatakan bahwa hasil musrenbang, baik tingkat kelurahan, kecamatan, ataupun kota, pasti masuk dalam pembahasan. Namun, tidak semua bisa diwujudukan.
“Harus juga melihat kemampuan keuangan. Misal, belanja modal Rp 1 triliun, sementara hasil musrenbang terdapat usulan yang mencapai Rp5 triliun. Berarti, ada Rp4 triliun yang belum bisa direalisasikan,” kata AH.
Sementara terkait dana aspirasi anggota DPRD, sebut AH, pasti direalisasikan. Dengan catatan kegiatan yang diusulkan sejalan dengan rencana kerja OPD terkait. “Pasti itu (terealisasi),” ungkapnya.
Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang. Menurutnya, penganggaran Pemkot Bontang di bawah kepemimpinan Wali Kota Neni dan dirinya, baru efektif di APBD Perubahan.
“Kami baru melakukan Musrenbang RPJMD 2025-2029 pada April lalu. Artinya penyelenggaraan pemerintahan kami belum melahirkan program musrembang baik kelurahan, kecamatan, maupun kota,” ujarnya.
“Apabila yang dimaksud adalah hasil musrembang 2024, sudah pasti tidak sejalan visi dan misi dengan pemerintahan sekarang. Kami baru menyelesaikan penyempurnaan RPJMD sesuai visi Indonesia Emas 2045, visi Kaltim Emas dan Bontang Sentosa ,” sambungnya.
Meski begitu, AH mengaku menyadari kegelisahan legislator. Terlebih dia sebelumnya telah tiga periode duduk sebagai anggota DPRD Bontang.
“Jika ingin mengawasi silahkan masuk di RPJMD atau saat program di APBD Perubahan 2025 berjalan atau APBD 2026. Karena di situ bisa kami realisasikan apa yang menjadi visi dan misi yang telah kami janjikan saat kampanye,” ungkapnya.
Saat ini, dokumen RPJMD, kata AH, berada di DPRD Bontang. Dia meminta legislator untuk memeriksa dengan benar sebelum disahkan.
“Ini penting kami sampaikan dan luruskan sehingga tidak bias di masyaraka. Sebab dalam 6 bulan kemepimpinan, kami telah menjalankan apa yang jadi janji politik dengan telah melakukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan program yang kami usung,” tegasnya.
Dikatakan Agus Haris, hasil pergeseran anggaran sudah dibuktikan dengan program 100 hari. Salah satunya zero kemiskinan ekstrim dan program lain, sepeti pengentasan stunting.
“Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah 99.9 persen warga Bontang melakukan timbang bayi dgn tuntas setiap kelurahan,” katanya.
“Jadi sahabat-sahabat di DPRD perlu melihat data dan mengalisis sesuatu sebelum berkomentar ke publik. Agar masyarakat mendapat pencerahan yang baik dan agar tidak salah alamat,” ucapnyaxl.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang M Sahib menyampaikan bahwa pihaknya merasa malu di hadapan warga jika hanya berjanji tanpa bukti. Politikus NasDem, Muhammad Sahib, menyatakan hampir setengah dari hasil musrenbang tidak juga terlaksana sampai sekarang.
“Kalau saya mau menilai, hampir 50 persen yang tidak tercapai,” kata Sahib.
Dia menambahkan, penilaian tersebut berdasarkan laporan lurah maupun camat. Bahkan, bukan saja hasil musrenbang yang baru-baru ini digelar, musyawarah 3 sampai 4 tahun belakangan masih banyak yang belum terlaksana hingga sekarang. (*)
