Anggaran Dana Desa Sudah Masuk 20 Persen, Tapi Belum Ada Pengajuan Program dari Desa 

SANGATTA – Lama tak terdengar kabar tentang pengelolaan Dana Desa (DD) Kutim. Ternyata justru datang kabar kurang menyenangkan. Serapan anggarannya dikatakan masih jauh dari harapan.

Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengatakan Kutim mendapat panggilan dari pemerintah pusat. Sebab, serapan DD masih terbilang sangat kecil. Kutim tidak sendirian, karena daerah lainnya se-Indonesia dikabarkan mengalami hal yang sama. Se-Tanah Air baru terserap 24 persen.

“Se-Indonesia bahkan masih ada yang serapan DD-nya hanya nol rupiah . Hal ini akan menjadi perhatian lebih pemkab,” ujar  Kasmidi.

Kasmidi menyatakan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta Pemkab Kutim maupun daerah lainnya mendatangkan tiap kepala desa (kades) untuk melakukan pertemuan khusus di Jakarta.

“Tapi, kami akan mengutus beberapa kades saja, yakni orang yang benar-benar amanah dan bisa dipercaya. Sebab, jangan sampai memberangkatkan seorang tapi hasilnya tidak maksimal, menyiakan kesempatan dan anggaran. Nanti akan kami pilih siapa saja kades yang akan berangkat ke Jakarta,” katanya.

Sejauh ini, arahan dari kementerian di pusat adalah supaya program DD benar-benar disosialisasikan dan dimatangkan. Sebab, DD merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo, dan diamanatkan ke tiap desa se-Tanah Air.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kutim, Hamdan mengatakan DD Kutim tahap pertama sudah masuk 20 persen. Namun sampai saat ini belum ada pengajuan dari desa.

“Informasi ini tentunya dapat disampaikan Bapemas kepada para Kepala Desa agar segera mengajukan,” kata Hamdan.

Sedangkankan Sekretaris Bapemas Kutim Iriansyah Jacob mengakui bahwa pihaknya telah memberikan surat kepada para Kades untuk menyampaikan pengajuan pencairan DD tersebut.

Diketahui, Dana Desa (DD) untuk 841 kampung/desa yang tersebar di tujuh kabupaten se-Kaltim pada 2018 naik Rp 38,5 miliar. Yakni, dari sebelumnya Rp 692,42 miliar pada 2017, kini menjadi Rp 730,92 miliar. Kutim pun mendapat jatah Rp 140,8 miliar.  DD diharap mampu mendongkrak pembangunan daerah pinggiran Kaltim, terkhusus di Kutim yakni di 139 desa yang merupakan bagian dari 18 kecamatan. (dy)