Anggaran Pilgub Bikin Bingung, KPU Justru Siap Gelar Pileg dan Pilpres 

BREAKER

“Nah kalau mau tanya pileg dan pilpres, silakan tanya. Kalau pilgub nanti dulu, nanti kalau anggarannya jelas. Atau kalau soal pilgub, tanyakan langsung ke pemprov, kami KPU hanya soal teknis penyelenggaraannya saja”

M Taufik

Ketua KPU Kaltim

SAMARINDA – Penganggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 belum jelas. Di saat tahapan segera dimulai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim masih saja dipusingkan soal kepastian anggaran.

Ketua KPU Kaltim, M Taufik bingung harus berbuat apa. “Ya bagaimana, kami masih bingung juga ini. Seharusnya tahapan pilgub sudah dimulai Juli-Agustus ini. Tapi ya kembali ke masalah anggaran itu, sampai sekarang belum diketahui secara pasti, berapa sebenarnya kepastian anggaran pilgub,” kata Taufik, Kamis (9/3).

Dia menyayangkan sikap pemerintah yang belum menganggarkan. Padahal jika melihat tahapan Juli-Agustus, harusnya anggaran rutin sudah masuk.

“Makanya saya dan teman-teman di komisioner KPU Kaltim bingung harus berbuat apa. Mau kami persiapkan pilgub, tapi anggarannya tidak ada. Mau tidak dipersiapkan, ya serba salah juga. Sementara waktu terus berjalan dan untuk memulai tahapan itu sudah sangat dekat sekali,” ujarnya.

Karena bingung untuk berbuat apa, kata dia, KPU pun masih menunggu keputusan akhir Pemprov Kaltim.

“Ya kami tunggu. Yang jelas KPU secara kelembagaan sangat siap melaksanakan Pilgub Kaltim 2018,” ujarnya dengan tegas.

Uniknya, kata dia, KPU Kaltim justru siap menggelar pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilhan presiden (pilpres) 2019. Pasalnya penyelenggaraan dua pesta demokrasi itu murni dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nah kalau mau tanya pileg dan pilpres, silakan tanya. Kalau pilgub nanti dulu, nanti kalau anggarannya jelas. Atau kalau soal pilgub, tanyakan langsung ke pemprov, kami KPU hanya soal teknis penyelenggaraannya saja,” terangnya.

Untuk diketahui, KPU Kaltim mengusulkan anggaran Pilgub sebesar Rp 480 miliar. Nilai itu kemudian mengalami penurunan, dikarenakan kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Informasi terakhir, totalnya terus turun hingga mencapai Rp 159 miliar. (hai/kpg/gun)