Baliho Liar Marak, Indikasi Pelanggaran

SAMARINDA – Maraknya alat peraga kampanye (algaka) liar berisi sosialisasi pencalonan kandidat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 merupakan salah satu indikasi pelanggaran administrasi kepemiluan. Hal ini diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Pasalnya, maraknya baliho atau spanduk yang bertebaran tersebut dianggap menyalahi aturan.

Karenanya, Bawaslu Kaltim meminta agar setiap pasangan calon (paslon) dapat ikut menjaga keindahan kota. Dalam hal ini, tidak melakukan pemasangan baliho, spanduk, atau bentuk alat peraga kampanye (algaka) lainnya yang secara serampangan.

“Tidak juga menempelkan alat sosialisasi di pohon. Saya berharap paslon tidak seenaknya, melalui tim pemenangan, menyebar algaka yang memang dilarang sesuai undang-undang kepemiluan,” kata Komisioner Bawaslu Kaltim divisi pengawasan, Galeh Akbar Tanjung.

Menurut Galeh, sejatinya baliho atau spanduk tersebut belum dapat dikatakan sebagai algaka. Melainkan baru sebatas alat sosialisasi. Karena algaka pilgub nantinya disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu bersama Panitian Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota bakal menindak setelah tiga hari paslon resmi ditetapkan sebagai peserta pilgub.

“Ketika nantinya setelah tiga hari paslon resmi ditetapkan masih ditemukan alat-alat yang liar itu, Panwaslu akan memberi peringatan kepada paslon. Dalam 1×24 jam, harus melepas algakanya itu,” terangnya. Apabila peringatan ini tidak digubris, Panwaslu akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkannya.

Menariknya, paslon terkait berdalih pemasangan algaka tersebut bukan atas inisiatif mereka. Melainkan dipasang oleh relawan yang menaruh simpati kepada mereka. Terkait alasan ini, Galeh menyebut paslon tidak bisa begitu saja lempar batu sembunyi tangan. Dalam hal ini, para relawan tersebut mesti diperintahkan agar melepas algaka-algaka liar tersebut.

“Kalau itu foto salah satu paslon yang terpampang, ya harus dilepas,” jelas Galeh yang sebelumnya berkiprah di Panwaslu Samarinda.

Galeh menyatakan, masyarakat bisa saja memberikan sanksi sosial kepada paslon yang kedapatan tampil dalam baliho atau spanduk tersebut. Karena dari dipasangnya algaka liar itu, sudah terlihat bahwa paslon bersangkutan tidak taat hukum, tidak taat peraturan kepemiluan. Sanksi sosial ini yang menurut Galeh bisa menyadarkan paslon agar taat peraturan kepemiluan.

“Karena mau tidak mau, ketika paslon ini mendaftar dan ditetapkan, dia terikat. Tidak boleh kemudian seenaknya menyebar foto,” tegasnya.

Sementara itu Komisioner KPU Kaltim divisi teknis dan penyelenggaraan, Rudiansyah meminta penertiban algaka-algaka liar ini dapat dilakukan dengan adil. Tanpa memandang paslon-paslon tertentu. Karena kalau hanya algaka paslon tertentu saja yang ditertibkan, akan menimbulkan asumsi adanya keberpihakan dari pemerintah.

“Harus semuanya ditertibkan. Agar tidak ada anggapan adanya keberpihakan pada paslon tertentu,” tandas Rudiansyah.

Sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda akan segera menertibkan baliho atau spanduk peserta Pilgub Kaltim yang melanggar aturan ataupun estetika kota. Terutama baliho atau spanduk yang terpasang di pinggir-pingir jalan ibu Kota Kaltim.

Kasi Operasional Satpol PP Samarinda, M Teguh Setyawardana mengatakan, pencopotan algaka yang melanggar aturan bukan perkara mudah. Selain jumlahnya yang banyak, algaka tersebut tersebar di hampir semua titik di Samarinda.

Namun sebelum melakukan penertiban, sambung dia, telebih dahulu Satpol PP akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu ataupun Panwaslu Samarinda. Karena kedua lembaga inilah yang punya kewenangan terkait algaka politik tersebut.

“Kami dari Satpol PP hanya bertindak sebagai pengeksekusi, atau membersihkan baliho saja. Apalagi kebanyakan baliho yang beredar di Samarinda sekarang merupakan atribut politik. Kami  hanya mem-backup Bawaslu dan Panwaslu saja,” kata dia saat dihubungi Metro Samarinda, Senin (15/1) kemarin.

Dia menyebut, untuk menidaklanjuti pembersihan baliho ini, terlebih dahulu akan dilaksanakan rapat dengan Bawaslu Kaltim. Termasuk dengan pihak-pihak terkait lainnya, salah satunya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim.

“Kami tinggal menunggu instruksi dari Bawaslu dan Panwaslu saja. Kalau sudah ada instruksinya baru bisa kami eksekusi (mencopot baliho peserta pilgub, Red.). Paling kalau enggak besok (hari ini, Red.), atau lusa (besok, Red.) sudah bisa dieksekusi,” katanya.

Sebelumnya, Satpol PP Kaltim telah mencopot baliho peserta pilgub di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh wilayah Kaltim, pada Minggu (14/1) lalu. Hal itu dilakukan, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari politik praktis. “Sudah kami laksanakan (bersihkan) sebelumnya,” kata Kepala Satpol PP Kaltim, Gede Yusa, kemarin.

Terpisah, Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Meiliana memastikan, pembersihan baliho di lingkungan OPD sudah sesuai dengan instruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tentang Netralitas PNS dalam Pilkada. “Sudah, kami terima surat dari menteri. Jadi kami tindak lanjuti,” kata Meiliana.  (*/ya/luk/drh)