bontangpost.id – Kuota haji bagi tiap negara memang belum ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, beragam skenario mulai disiapkan pemerintah Indonesia untuk memperlancar penyelenggaraan haji. Salah satu yang disiapkan adalah vaksinasi Covid-19 lengkap untuk calon jamaah haji (CJH).
Kepala Pusat Kesehatan (Puskes) Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana menyampaikan, hingga 9 April 2022, CJH yang sudah memperoleh dosis lengkap baru sebanyak 132.726 (76,65 persen) dari total kuota jamaah 221 ribu. Kuota tersebut mengacu pada penjatahan 2019 lalu.
Menurut Budi, belum semua CJH mendapat vaksin lengkap lantaran menunggu kepastian pemberangkatan.
Dia meyakini, ketika sudah ada kepastian, cakupan vaksinasi akan langsung meningkat.
Kemenkes juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk men-dorong CJH segera menjalani vaksinasi Covid-19. ”Jadi bukan karena kekurangan vaksin. Kami yakin akan meningkat. Sebab, jika tidak divaksin, jamaah tidak bisa diberangkatkan,” papar Budi saat dihubungi kemarin (10/4).
Selain itu, pihaknya menyiapkan 1.827 tenaga kesehatan (nakes) untuk 550 titik layanan kesehatan selama haji 2022. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah, tergantung kepastian kuota jamaah haji Indonesia. Semakin banyak kuota jamaah, semakin banyak nakes yang dibutuhkan.
”Setelah ada penetapan nama petugas, mereka baru akan diberi pembekalan sebelum diberangkatkan ke Saudi,” ungkap dia.
Pihaknya sudah menyusun alur pemeriksaan CJH sejak di tanah air hingga berada di Saudi. Nantinya para CJH diskrining dan dipantau ulang kesehatannya. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan; pembinaan kesehatan yang meliputi pengukuran kebugaran fisik, penyuluhan, dan konseling kesehatan; serta vaksinasi meningitis. ”Pemantauan kesehatan dilakukan oleh dinkes kabupaten/kota melalui puskesmas dan diinput ke dalam siskohatkes. Sehingga dapat terus dimonitor oleh Puskes Haji,” terangnya.
Khusus di asrama haji, lanjut Budi, dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga untuk menilai kelaikan terbang seorang jamaah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh PPIH embarkasi bidang kesehatan yang terdiri atas KKP, rumah sakit, dan dinkes provinsi. Pemeriksaan kesehatan diberikan kepada mereka yang masuk kategori risti (risiko tinggi) dan/atau jamaah yang mempunyai keluhan kesehatan saat di embarkasi.
Kemudian, disiapkan pula laboratorium untuk tes PCR di seluruh embarkasi pemberangkatan. Saat ini, menurut Budi, 13 embarkasi sudah memiliki lab yang akan ditunjuk untuk melaksanakan tes PCR bagi CJH. Lalu menyiapkan alat pelindung diri seperti masker dan lain-lain bagi setiap jamaah, obat dan alkes di Saudi, serta tiga klinik kesehatan haji di Saudi bagi jamaah yang memerlukan perawatan di Jeddah, Makkah, dan Madinah.
Di sisi lain, Komisi VIII DPR meminta pemerintah melakukan lobi-lobi, khususnya terkait kuota bagi Indonesia dan batas usia jamaah haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, umat Islam Indonesia patut bersyukur atas dibukanya kembali penyelenggaraan haji 2022. ”Pengumuman ini telah menjawab kepastian pelaksanaan haji tahun ini,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Ace menyatakan, Kemenag harus segera memastikan berapa jumlah kuota pasti yang diberikan untuk Indonesia. ”Karena menyangkut persiapan anggaran yang akan dibebankan kepada setiap jamaah haji,” tuturnya.
Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR itu menjelaskan, pihaknya akan menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) berdasar kuota. Penyusunan bipih akan dihitung berdasar kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi dan dalam negeri serta keperluan lain yang dibutuhkan.
Selain itu, pemerintah Indonesia harus segera mendata CJH yang akan diberangkatkan. Yang tidak kalah penting, lanjut politikus Golkar tersebut, Kemenag harus dapat menjelaskan kepada CJH di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa. Jumlah CJH di atas 65 tahun cukup banyak. ”Bahkan, jika diperlukan, pemerintah Indonesia melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia juga harus melakukan lobi agar kuota negara lain yang tidak termanfaatkan bisa dialokasikan untuk jamaah haji Indonesia. ”Ikhtiar ini sebagai upaya kita untuk semakin memperkecil antrean haji kita yang sangat panjang,” tuturnya.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta pemerintah bekerja cepat menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Mulai dari dalam negeri hingga sarana dan prasarana di Arab Saudi. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan jatah kuota 57 ribu hingga 60 ribu jamaah. (jawapos)
