BPD Mitra Pemerintah Desa, Dalam Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

SANGATTA – Salah satu agenda Bupati Kutim Ismunandar saat kunjungan kerja ke wilayah pesisir belum lama ini adalah melantik Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang periode 2016-2021 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Benua Baru Ulu.

Kepada Ketua dan Anggota BPD yang baru dilantik, Ismunandar menyarankan untuk segea bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelantikan pengurus BPD ini dimaksudkan sebagai wadah aspirasi dan tukar pendapat bagi masyarkat dalam menyampaikan usulan-usulannya ke pemerintah desa. BPD juga bertugas mengawal penegelolaan dana desa agar bermanfaat bagi masyarakat.

“BPD adalah mitra pemerintah desa yang harus mampu bekerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Jangan sampai, justru (berlaku) sebaliknya. Tentu masyarakat yang akan kesulitan,” pinta Bupati.

Selanjutnya apabila ada kendala, sebaiknya di musyawarahkan lewat BPD agar ada solusi yang cepat. Sehingga setiap masalah tidak dibiarkan berlarut-larut. Hal tersebut disampaikan beberapa kali oleh Ismu di acara yang juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran, Wakapolres Kutim Kompol Donny Sardo Lumban Toruan, pimpinan OPD, Camat Sangkulirang Tajuddin dan warga desa Benua Baru Ulu.

Ketua BPD Benua Baru Ulu terpilih, M A Agus menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintah desa. Terutama dalam pengawasan pengelolalan dana desa. “Perbaikan infrastruktur desa, pengadaan alat tangkap nelayan, pembinaan wirausaha dan koperasi nelayan menjadi prioritas,” ujar Agus.

Sementara itu, Camat Sangkulirang Tajuddin mengatakan bahwa ada usulan warga Sangkulirang untuk membangun dermaga feri yang lebih representatif untuk memudahkan mobilisasi masyarakat Sangkulirang.

”Usulan kami sudah disampaikan ke dinas perhubungan Provinsi Kaltim, mudah-mudahan ada alokasi anggaran untuk tahun ini. Kami berharap Pemkab Kutim juga bisa berkontribusi. Pemprov  Kaltim menyarankan untuk menyiapkan lokasi yang strategis dan aman bukan lahan sengketa agar usulannya bisa terpenuhi,”  jelas Tajuddin. (hms4/drh)