SAMARINDA – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kaltim Herwan Susanto telah meninggalkan partai yang telah dipimpinnya selama sepuluh tahun itu. Kepindahan tersebut dinilai dapat merugikan partai yang didirikan pada 21 Desember 2006 tersebut.
Pasalnya, meski masih tergolong muda, Herwan disebut sebagai politisi yang telah memiliki jaringan dan pengalaman yang memadai di jagat perpolitikan lokal. Dibuktikan dengan kepercayaan rakyat di daerah pemilihan (dapil) Samarinda yang memilihnya sebagai anggota DPRD Kaltim pada pemilu 2014 lalu.
Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Budiman Chosiah, Selasa (25/9) kemarin. Kata dia, dipilihnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Herwan dapat menguntungkan partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu.
“Malah positif bagi Herwan dan PKB. Negatif bagi Hanura. Karena posisinya beliau itu incumbent. Beliau kan sudah malang melintang di perpolitikan Kaltim ini. Bisa saja nanti PKB mendapatkan posisi pimpinan,” katanya.
Pun demikian, lanjut Budiman, konflik yang tak kunjung padam di internal Partai Hanura justru akan menguatkan dugaan bahwa partai tersebut sulit mendapatkan kursi yang memenuhi ambang batas di legislatif.
“Ini kan dalam tanda kutip bisa memberangus Partai Hanura ke depannya. Juga akan berpengaruh sampai ke daerah. Mestinya kader-kader harus berpikir sehat untuk kepentingan partainya,” imbuh dia.
Terlebih, calon anggota legislatif yang diusung DPD Hanura Kaltim yang dipimpin Surpani, mayoritas belum memiliki pengaruh yang mengakar di mayoritas pemilih. Artinya, ketokohan calon belum sepenuhnya dapat bersaing dengan para calon di lintas partai.
Padahal kata Budiman, keterpilihan di legislatif tidak dapat dipisahkan dengan popularitas dan ketokohan calon. Dalam konteks pencalegan, sukses atau gagalnya seseorang tidak ditentukan partai pengusungnya.
Dia mencontohkan, politisi yang telah mendapat simpati yang kuat di publik, meskipun pindah partai, tetap terpilih sebagai anggota legislatif. Di Kaltim, ada nama Andi Harun yang sudah beberapa kali berganti partai, namun tetap dipilih oleh masyarakat Benua Etam.
“Artinya apa? Kalaupun Hanura calegnya baru, tetapi bukan figur yang dikenal orang, tidak memperlihatkan prestasi yang maksimal, maka otomatis Hanura bisa gagal mendapatkan kursi di DPRD,” sebutnya.
Selain itu, program yang dapat menarik perhatian pemilih juga dapat dijadikan alat untuk mendapatkan suara mayoritas. Dia menyarankan, selama tahapan kampanye, kader-kader Hanura mesti unggul dalam program dan ketokohan calon tersebut.
Kekurangan partai karena dirundung konflik dan menguatnya persaingan lintas partai di pemilu 2019, dapat ditutupi dengan kerja keras selama tujuh bulan sebelum pemilu berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.
“Masih ada tujuh bulan sebelum hari H. Artinya sosialisasi dan kampanye yang intensif, kemudian menjual figur dan program secara masif, mutlak harus dilakukan Hanura. Itu jelas tidak mudah. Karena membutuhkan dana, waktu, dan tenaga,” ucapnya. (*/um)
