“Fraksi PAN meminta pemerintah menjelaskan rincian pos anggaran mana saja Silpa berasal. Jangan sampai sisa anggaran sangat besar ini merupakan Silpa yang bersumber dari belanja langsung yang notabene untuk kepentingan rakyat.” Muspandi (Ketua Fraksi PAN)
“Kami perlu penjelasan dari pemerintah atas penurunan PAD dari sumber-sumber lainnya seperti retribusi daerah turun 22,77 persen, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar 9,83 persen.” Sarkowi V Zahry (Ketua Fraksi Golkar)
“Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan penurunan di bagian retribusi daerah di mana hampir di semua lini retribusi daerah mengalami penurunan antara 21 persen sampai dengan 37 persen dari target yang telah ditetukan.” Jafar Haruna (Juru bicara Fraksi Partai Demokrat)
“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran semula sebesar Rp 217,29 miliar berkurang sebesar Rp 21,35 miliar. Turun sebesar 9,83 persen. Hal ini menunjukkan hasil pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus ditingkatkan.” Edy Kurniawan (Anggota Fraksi PDI Perjuangan)
“Masih terlalu besarnya Silpa, menunjukkan banyak kegiatan yang tertunda. Bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ini berarti, target yang telah ditetapkan, tidak terealisasi.” Ahmad Rosyidi (Juru bicara Fraksi PPP-NasDem)
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyampaikan noda penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Anggaran perubahan tersebut telah disepakati senilai Rp 10,13 triliun. Namun demikian, sejumlah pertanyaan dan kritikan ramai dilontarkan semua fraksi di DPRD Kaltim.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim, Muspandi mempertanyakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) senilai Rp 541,26 miliar. Sebab sisa anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 341,26 miliar dari alokasi rencana APBD 2018.
“Kami meminta kepada pemerintah menjelaskan rincian pos anggaran mana saja Silpa itu berasal. Jangan sampai sisa anggaran sangat besar ini merupakan silpa yang bersumber dari belanja langsung yang notabene untuk kepentingan rakyat,” kata Muspandi, Selasa (25/9) kemarin.
Sebab menurut dia, bila benar Silpa tersebut berasal dari belanja langsung yang bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat, justru akan berakibat negatif bagi masyarakat.
Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat, Jafar Haruna mempertanyakan penurunan pendapatan di bidang retribusi yang mencapai 21 persen hingga 37 persen. Padahal, sektor tersebut sangat potensial bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Kami mempertanyakan penurunan yang terjadi di bagian retribusi daerah. Di mana hampir semua lini retribusi daerah mengalami penurunan antara 21 persen sampai 37 persen dari target yang telah ditentukan,” katanya.
Selain itu, Fraksi Demokrat mempersoalkan minimnya pendapatan Pemprov Kaltim dari penyertaan modal di delapan perusahaan daerah (perusda). Dari sejumlah perusda tersebut, pendapatan pemerintah mengalami penurunan sebesar 9,8 persen atau Rp 21,35 miliar.
“Hanya pendapatan Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera yang mengalami kenaikan Rp 8,87 miliar yang disebabkan kenaikan harga batu bara,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Sarkowi V Zahry mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang disetor pada APBD Perubahan Kaltim 2018. Namun demikian, terdapat sub sektor PAD yang justru mengalami penurunan.
“Kami perlu penjelasan dari pemerintah atas penurunan PAD dari sumber-sumber lainnya seperti retribusi daerah turun 22,77 persen dan bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar 9,83 persen,” tanya Sarkowi.
Kemudian, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Edy Kurniawan mempersoalkan berkurangnya pendapatan pemerintah daerah di bidang pengelolaan kekayaan daerah.
“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran semula sebesar Rp 217,29 miliar berkurang sebesar Rp 21,35 miliar. Turun sebesar 9,83 persen. Hal ini menunjukan hasil pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus ditingkatkan,” ucapnya. (*/um)
