SANGATTA – Kebutuhan keuangan Pemerintah Kutai Timur untuk bisa menutupi beberapa pos-pos pengeluaran, yang sebelumnya tidak bisa terpenuhi di APBD murni tahun ini sangat besar. Bahkan nilainya menembus angka Rp 300 miliar.
Sekretari Daerah (Sekda) Kabupaten Kutim, Irawansyah mengatakan, jika menghitung kebutuhan untuk menutup dan memenuhi sejumlah pos-pos pengeluaran dan belanja daerah, Pemkab Kutim membutuhkan tambahan anggaran minimal Rp 300 miliar. Dengan jumlah yang demikian besar tersebut dirinya meyakini dapat menutup dan memenuhi kebutuhan belanja dan pengeluaran . Mulai dari melunasi hutang proyek hingga memenuhi kebutuhan anggaran pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kutim.
“Jadi paling tidak kami butuh suntikan Rp 300 M di APBD P. Baru bisa cukup,” ucap Irawansyah.
Dia mencontohkan, untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim, dari kebutuhan anggaran Rp 70 miliar yang diminta, Pemkab Kutim baru bisa memenuhi separuhnya terlebih dahulu dengan persetujuan DPRD Kutim. Anggaran tersebut sudah digunakan untuk membayarkan honor dan insentif guru serta PNS Disdik.
“Itu baru Disdik, belum PU, Dinas Kesahatan dan lainnya,” katanya.
Lanjutnya, memang Pemkab Kutim sangat berharap besar adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer Dana Bagi Hasil (DBH) melalui pembagian royalti batu bara. Terlebih diketahui adanya perbaikan harga batu bara dunia yang pasti menyebabkan nilai jual batu bara juga naik.
Meskipun begitu, pihaknya tetap mengantisipasi bakal terjadinya defisit anggaran pada pertengahan tahun ini sebagaimana issu yang kencang berhembus.
“Jika saja terjadi, maka tentu kami tidak bisa berbuat banyak dan kemungkinan akan kembali melakukan rasionalisasi anggaran. Bahkan sejumlah hutang yang belum bisa terlunasi akan kembali diupayakan dilunasi pada tahun depan. Layaknya hutang yang ada pada tahun lalu kemudian dibayarkan pada tahun ini,” tutup Irawansyah. (aj)
