‘Dicerai’ Dishub, Aset Kominfo Minim

Dasuki: Sudah Ada yang Mengatur

BONTANG – Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Baru, aset Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik masih terbilang minim. Di beberapa ruangan, aset yang tersedia hanya seadanya.

Namun, hal tersebut tak mengurangi semangat pegawainya untuk membangun pecahan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) agar tetap mempertahankan prestasi yang sudah diraih.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dasuki mengatakan meski dengan sarana dan prasarana yang masih minim, justru menimbulkan hikmah bagi pegawainya. Sebab, dengan tidak adanya aset, membuat semua pegawainya kompak hingga akhirnya mendapat aset peralihan aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang saat ini bergabung ke Dinas Pendidikan untuk Kebudayaannya, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk Pariwisatanya. “Kami tidak khawatir, justru ada hikmahnya, mereka (pegawai, Red.) jadi lebih kompak, dan soal aset sudah ada yang mengatur,” jelas Dasuki didampingi Sekretarisnya Ririn Sari Dewi serta Kasi Sarana dan Prasarana Pos Komunikasi dan Informatika, Arianto saat ditemui di ruangannya, Rabu (18/1) kemarin.

Dari pantauan Bontang Post, eks kantor Dishubkominfo yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini masih terlihat kosong. Beberapa ruangan staf hanya tersedia meja dan kursi tanpa peralatan kerja seperti laptop ataupun komputer.

Pun dengan ruangan lobinya yang tanpa sofa, ruangan rapat yang sederhana serta ruangan kepala dinas yang belum sempurna asetnya. Hal tersebut, karena seluruh aset serta mebeler sebelumnya merupakan aset milik Dishub.

Sementara saat mereka ‘bercerai’, tentu aset tersebut diboyong semua oleh Dishub, kecuali aset PPID. “Kominfo ini dulu hanya bidang, jadi memang aset seluruhnya milik Dishub,” ujarnya.

Karena minim aset, dinas-dinas yang hilang atau dilebur ke dinas lain menyerahkan asetnya ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Seperti Disbudpar dan kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM). “Banyak yang simpati setelah melihat minimnya aset di dinas baru, akhirnya mendapat lungsuran mebeler, sementara kekurangannya masih diusulkan ke bagian aset,” tuturnya.

Untuk mobil operasional kepala dinas sendiri, mendapatkan dari bantuan Kabid Pariwisata. Sementara untuk pejabat eselon tiga lainnya belum memiliki kendaraan dinas.

Sebelumnya, Kasubag Perencanaan dan Penganggaran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kominfo Yassir Asyari, mengatakam jika, Kominfo sudah mengajukan data aset berdasarkan analisis, contoh ruang jabatan, ada standarnya, termasuk sarana kantor, seperti kendaraan operasional kantor, sarana mebeler, komputer, laptop, meja tamu, kursi. “Semua sudah diajukan ke bagian aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan analisis,” ujarnya.

Belum lama ini, Kepala BPKD Amiludin mengaku heran dengan adanya ‘rebutan’ aset di OPD baru. Karena sebenarnya, OPD saat ini lebih sedikit dibanding OPD dulu, dan jumlah pegawainya tetap tidak ada penambahan. “Makanya kami sedang mendata aset yang sudah tidak terpakai dari dinas yang dipecah untuk kemudian dialihkan ke dinas baru yang masih membutuhkan sebagai asetnya,” pungkasnya. (mga)