Dishub Diminta Tak Menambah Trayek 

SAMARINDA – Bandar Udara (Bandara) Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Kaltim akan segera beroperasi. Namun manajemen bandara, Dinas Perhubungan (Dishub), dan pengusaha jasa transporasi belum mengambil keputusan terkait trayek yang akan digunakan untuk angkutan umum di bandara tersebut.

Ketua Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Kamariyono menuturkan, pihaknya akan tetap berpegang pada usulan awal yakni meminta Dishub Kaltim dan Dishub Samarinda agar tidak menambah trayek baru.

Dia mengungkapkan, Samarinda telah memiliki 1.500 trayek yang dapat dimanfaatkan untuk angkutan umum di Bandara APT Pranoto. Dari trayek tersebut, terdapat 600 trayek yang masih belum dimanfaatkan.

“Hanya 900 trayek yang aktif digunakan sopir. Trayek itu yang dipegang para sopir angkot. Sebaiknya itu saja yang digunakan. Jadi Dishub tidak mengeluarkan izin trayek baru. Kalau dibuka trayek baru, maka trayek yang tidak dimanfaatkan itu akan percuma saja,” ujarnya, Sabtu (19/5) kemarin.

Disebutkan, trayek tersebut sengaja tidak digunakan karena pemiliknya belum memiliki kendaraan. Jika nantinya Bandara APT Pranoto sudah aktif beroperasi, mobil untuk pengangkutan penumpang dapat menggunakan trayek tersebut.

Pasalnya, penambahan trayek akan berimbas pada pengusaha yang harus mengeluarkan biaya dan pengurusan izin trayek baru yang bakal memakan waktu lama. Sementara bandara tersebut akan segera beroperasi.

“Apalagi sekarang mengurus trayek itu tidak mudah. Dishub harus pikirkan itu. Kami dari Orgatrans sudah menyiapkan transportasi yang dibutuhkan untuk pemanfaatan trayek itu. Tinggal disetujui Dishub,” katanya.

Selain itu, penambahan trayek baru akan menambah kemacetan di Samarinda. Sebab Kota Tepian sudah kelebihan trayek. “Kalau ditambah lagi, Samarinda akan bertambah macet. Pemerintah sendiri yang akan kesulitan mengaturnya,” imbuh dia.

Rencananya, Senin (21/5) mendatang, Orgatrans Kaltim akan bertemu dengan Kepala Bandara APT Pranoto dan Dishub Kaltim. Pihaknya akan membicarakan pemanfaatan trayek dan kendaraan layak yang dapat beroperasi untuk mengangkut penumpang bandara.

“Selain itu, kami juga akan mengusulkan agar pengusaha jasa transportasi lokal lebih diutamakan ketimbang pengusaha luar. Karena ini demi kepentingan bersama di Kaltim. Masih banyak pengusaha lokal yang belum diperdayakan,” ujarnya. (*/um)