DPRD Sebut MYC Sudah On the Track, Gubernur Mundur Tanpa Tanggungan

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tampaknya bisa melepaskan jabatannya dengan tenang pada Desember 2018 mendatang. Pasalnya, pembangunan tahun jamak atau multi years contract (MYC) Pemprov Kaltim disebut berjalan on the track alias sesuai perencanaan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy.

Kepada media ini, Suwandy membeberkan progres lima MYC yang masuk dalam rencana pembangunan jarak menengah daerah (RPJMD) 2013-2018. Di antaranya yaitu pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pembangunan tol, jembatan Mahakam IV (jembatan kembar), Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Maloy, dan Pelabuhan Maloy.

“Secara keseluruhan dari lima MYC ini, kami meyakini seratus persen selesai. Tinggal Pelabuhan Maloy yang memang bagian dari proyek strategis nasional. Kami tidak mampu kalau melaksanakan secara keseluruhan, tapi untuk mendukung infrastrukturnya akan kami selesaikan,” beber Suwandy.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dari kelima MYC itu, proyek BSB mencatatkan progres terbaik. Ditargetkan, pembangunan fisiknya dapat selesai pada Desember 2017 ini. Kemudian untuk Jembatan Mahakam IV progresnya juga hampir sama. Saat ini pengerjaannya telah mencapai rata-rata 40 persen lebih.

“Mereka (kontraktor) menargetkan pada Desember ini, pekerjaannya dapat berjalan sampai 60 persen,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Kemudian untuk SPAM Maloy yang berada di kawasan Sekerat, Kutai Timur (Kutim), Suwandy optimistis bisa diselesaikan pada 2018. Yaitu dalam hal penyiapan air baku. Dalam ini mesti dibuat bendungan dan pipa distribusi, termasuk menyediakan kebutuhan air untuk Kampung Sekerat. Untuk itu, nantinya juga mesti dibuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di sana.

“Kalau tidak disediakan airnya, nanti warga Sekerat bisa marah karena diambil airnya. Makanya PDAM di sana juga harus dibuat. Nanti akan diserahkan pada pemerintah daerah di sana untuk mengelolanya. Baik untuk keperluan Maloy maupun kepentingan masyarakat,” terangnya.

Suwandy menjelaskan, untuk Pelabuhan Maloy kini menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Sehingga pemerintah pusat juga ikut bertanggung jawab dalam pembangunannya. Pemprov Kaltim dalam hal ini menyiapkan infrastruktur untuk masuk ke dalam lokasi Maloy. Dia mendengar telah ada anggaran dari pemerintah pusat untuk dermaganya dan fasilitas lainnya.

“Masalah penyelesaian saya kurang tahu berapa persen. Karena itu proyek strategis nasional,” tutur Suwandy.

Meski begitu secara keseluruhan Komisi III meyakini alokasi sekira Rp 103 miliar di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dapat dimaksimalkan untuk MYC di tahun ini. Sementara sisa anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 1,5 triliun akan diperjuangkan dalam APBD murni 2018 serta Perubahan APBD 2018.

“Kami mengalokasikan kalau bisa Rp 1 triliun untuk penyelesaian ini. Supaya memastikan Pak Awang Faroek selesai masa jabatannya, maka selesai juga pembayaran dan fisiknya. Saya rasa tidak ada masalah, sudah on the track semua,” pungkasnya. (luk)