Evaluasi MYC, Dewan Terjunkan Enam Ahli 

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 telah melibatkan enam orang ahli untuk meneliti perkembangan pengerjaan multiyears contract (MYC). Hal itu dilakukan untuk membuat laporan demi kelanjutan pengerjaan proyek tahun jamak itu.

Selain itu, tujuan pelibatan ahli itu untuk menelusuri kesesuaian target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan progres pengerjaan proyek. Temuan di lapangan menunjukkan, masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan proyek yang digagas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tersebut.

Ketua LKPj APBD 2017 Sapto Setyo Pramono menyebut, para ahli yang dilibatkan meliputi ahli tanah, bangunan, jembatan, hidrologi, dan pemetaan. Sejumlah ahli independen tersebut berasal salah satu perguruan tinggi di Kaltim.

“Mereka bekerja sesuai data di lapangan. Mereka semua ahli yang dibutuhkan. Meskipun ahlinya beda-beda, nanti akan disinkronkan saat bekerja. Jadi saling berkaitan antar satu dengan lain. Karena masalah ini harus diserahkan pada ahlinya,” tutur Sapto, belum lama ini.

Meski demikian, para anggota pansus juga ikut melakukan kunjungan dan evaluasi di lokasi MYC. Sebelum itu, pihaknya telah meninjau lokasi proyek. Bahkan Sapto beserta timnya melihat langsung proyek di Maloy Kutai Timur.

“Kami telah melihat langsung Jembatan Mahakam IV, APT Pranoto, Tol Balikpapan-Samarinda, dan semua proyek MYC. Satu minggu sebelum final untuk pembuatan laporan, nanti kami tinjau lagi,” tuturnya.

Dia menilai, pengerjaan jalan Tol Balikpapan-Samarinda masih belum sesuai target yang telah ditentukan Pemprov Kaltim. Karena itu, pihaknya menginginkan pemerintah transparan menyampaikan laporan progres pengerjaan proyek tersebut.

“Yang jelas kami lihat, tol ada beberapa yang masih belum terlihat titik terang seperti yang kami harapkan. Jadi laporan nanti harus transparan. Karena ini menyangkut penggunaan anggaran,” ujarnya.

Seperti diketahui, ada lima MYC yang sedang getol diselesaikan pemrov hingga akhir masa jabatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada Desember 2018. Proyek tersebut meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy Kutai Timur, Jembatan Mahakam IV, Bandara APT Pranoto, jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat Kutai Timur.

Hingga Juni 2018 lalu, pengerjaan SPAM Maloy sudah beranjak di angka 80 persen. Sementara Jembatan Mahakam IV baru dikerjakan 68,75 persen. Jauh lebih kecil dibanding Bandara APT Pranoto yang sudah dikerjakan 91,34 persen.

Kemudian jalan Tol Balikpapan-Samarinda sudah dikerjakan 83,19 persen. Proyek pemerintah pusat dan daerah tersebut terkendala longsor dan pembebasan lahan warga yang tak kunjung selesai. Pembangunan jalan tol itu masih membutuhkan tambahan anggaran Rp 190 miliar. Padahal sebelumnya proyek tersebut telah memakan anggaran Rp 1,42 triliun.

Sedangkan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat Kutai Timur, progres pengerjaan 84,44 persen. Sama dengan jalan tol, terjadi masalah pembebasan lahan seluas dua hektare dalam pengerjaan proyek yang memiliki nilai kontrak Rp 147,56 miliar itu.

Terakhir, progres pengerjaan proyek SPAM Maloy baru 67,57 persen. Proyek ini terkendala izin pemasangan pipa dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pasalnya, status hukum lahan belum diselesaikan. Karenanya, SPAM Maloy masih membutuhkan anggaran Rp 60 miliar. (*/um)