Terlapor berinisial B, warga Bontang Selatan, datang didampingi kuasa hukum guna memberikan klarifikasi atas laporan yang telah masuk sejak Februari 2026.

Kapolres Bontang AKBP Widho Andriano melalui Plt Kasat Reskrim AKP Mohammad Yazid mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan tahap awal dalam proses penyelidikan.

“Ini pemanggilan pertama. Terlapor datang didampingi pengacaranya,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Polisi menyebut, sejauh ini terdapat sekitar 30 orang yang melaporkan kerugian akibat investasi tersebut. Namun, penyidik masih mendalami perkara dan belum dapat membeberkan hasil pemeriksaan secara rinci.

“Proses masih berjalan. Kami akan dalami seluruh keterangan dan bukti yang ada,” jelasnya.

Selain memeriksa terlapor, penyidik juga akan memanggil para korban untuk dimintai keterangan lanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat proses penyelidikan serta memastikan ada tidaknya unsur pidana.

“Nanti para korban juga akan kami panggil untuk pendalaman,” tambahnya.

Sebelumnya, belasan warga mendatangi sebuah toko emas di kawasan Simpang Tiga Berebas Tengah, Minggu (19/4/2026) malam, menuntut pengembalian dana investasi yang diduga bodong.

Perwakilan korban menyebut jumlah terdampak mencapai sekitar 60 orang. Investasi tersebut mulai ditawarkan sejak Oktober 2025 melalui aplikasi dengan iming-iming keuntungan 2,5 persen per hari.

Nilai investasi yang disetor bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga ratusan juta rupiah. (*)

Artikel Dugaan Investasi Bodong Emas Digital di Bontang, Terlapor Mulai Diperiksa Polisi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkot Bontang, Moch Arif Rochman, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan sejak Rabu (22/4/2026) lalu.

“Kalau dalam waktu dekat tidak ada perubahan, kami akan lakukan pembahasan lebih lanjut. Kami juga akan monitoring pekan depan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Arif mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait penyebab antrean. Berdasarkan informasi awal, terjadi pengurangan kuota pengiriman solar ke SPBU Tanjung Laut.

“Dari sebelumnya 16 kiloliter per hari menjadi 8 kiloliter,” jelasnya.

Namun demikian, ia belum dapat memastikan penyebab pengurangan kuota tersebut karena sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina.

“Ini masih informasi awal, kami akan dalami lagi,” katanya.

Sebelumnya, antrean sempat dipicu keterlambatan distribusi di SPBU Akawy selama satu hari, yang menyebabkan penumpukan kendaraan di SPBU lain. Namun, kondisi antrean panjang masih terus terjadi hingga saat ini.

Terkait pengaturan antrean, Arif menyebut hal tersebut menjadi kewenangan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Bontang.

Sebelumnya, pengaturan antrean sempat dilakukan melalui sistem pemanggilan via media sosial. Skema ini dinilai sempat efektif karena mengurangi jumlah truk yang menumpuk di sekitar SPBU.

“Untuk teknis pengaturan antrean bisa dikonfirmasi ke instansi terkait,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga telah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Saat ini, harga Pertamax berada di kisaran Rp12.600 per liter, Pertamax Turbo Rp19.850, dan Dexlite Rp24.150 per liter.(ak)

Artikel Antrean Solar di SPBU Tanjung Laut Disorot, Pemkot Bontang Jadwalkan Monitoring pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu disampaikan Rudy saat menggelar konferensi pers di Hotel Atlet, GOR Kadrie Oening, Samarinda. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima sehari sebelum aksi, massa berencana menyampaikan tuntutan ke DPRD Kaltim.

“Awalnya tujuan mereka ke DPRD. Tidak ada penyampaian bahwa akan bertemu dengan saya di kantor gubernur,” ujarnya.

Meski demikian, Rudy mengaku telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan perwakilan massa. Namun, ia menolak jika dialog dilakukan di tengah kerumunan.

“Saya siap berdialog, tapi bukan di tengah massa. Pertimbangannya keamanan dan juga protokol. Kami membuka ruang dialog di kantor gubernur maupun rumah jabatan, 1×24 jam,” jelasnya.

Menurut Rudy, dialog dalam suasana yang lebih kondusif dinilai lebih efektif untuk menghasilkan solusi yang konstruktif. Ia juga mengungkapkan sempat menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa, namun tidak tercapai kesepakatan karena keterbatasan waktu.

Rudy turut menyinggung situasi yang memanas setelah massa mulai membubarkan diri. Ia menyebut terjadi aksi pelemparan botol hingga batu ke arah aparat keamanan.

“Situasi itu tentu berisiko jika saya berada di tengah kerumunan,” katanya.

Selain faktor keamanan, Rudy menilai tuntutan yang disampaikan massa perlu dikaji secara matang berbasis data sebelum diberikan respons.

“Kami tidak bisa menjawab secara spontan tanpa data. Semua harus berbasis data agar keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Rudy memastikan pemerintah provinsi tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Kami terbuka menerima masukan. Mari bersama-sama mengawal pembangunan Kaltim agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (KP)

Artikel Gubernur Kaltim Beberkan Alasan Tak Temui Massa Demo: Siap Dialog, Tapi Bukan di Kerumunan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan profil perusahaan serta safety induction di Kantor Utama dan Gedung TOP Badak LNG. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis perusahaan, standar operasional, hingga budaya kerja berbasis SHEQS yang diterapkan secara konsisten di seluruh area operasi.

Rombongan PT Geo Dipa Energi dipimpin General Manager Ruly Husnie Ridwan, sementara PT PLN Nusantara Power Services dipimpin Direktur O&M Maryono. Keduanya disambut langsung Vice President Business Support Badak LNG, Ichsan Maulana.

Dalam sambutannya, Ichsan menegaskan bahwa kegiatan benchmarking bukan sekadar ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga ruang untuk bertukar pengalaman antarperusahaan energi.

“Kita berdiskusi bersama, bukan untuk saling mengajari, karena kami juga masih terus berproses. Harapannya, kita bisa saling berbagi pengalaman,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi dan penguatan hubungan antarperusahaan, kegiatan dilanjutkan dengan pertukaran cinderamata. Rombongan kemudian melakukan kunjungan ke area plant site untuk melihat langsung implementasi sistem manajemen Badak LNG (BSMART) di lapangan.

Tak hanya itu, peserta juga diajak mengunjungi mitra binaan Badak LNG, yakni Telihan Recycle dan Lestari Bahari. Kunjungan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Program tersebut turut berkontribusi mengantarkan Badak LNG meraih penghargaan PROPER Emas untuk ke-15 kalinya.

Melalui kegiatan ini, Badak LNG menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelaku industri energi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran (center of excellence) dalam operasional yang aman, andal, efisien, dan berkelanjutan. (*)

Artikel Badak LNG Perkuat Peran sebagai Center of Excellence Lewat Kunjungan Industri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kapolres AKBP Widho Andriano melalui Kasat Lantas Polres Bontang AKP Purwo mewakili  mengatakan penindakan dilakukan karena para pelaku kedapatan menggelar balapan liar bertepatan dengan waktu salat Jumat.

Selain kendaraan, petugas juga mengamankan sejumlah pengendara untuk didata. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar pelanggar masih berusia di bawah umur.

“Mayoritas masih pelajar. Kami proses sesuai jenis pelanggarannya,” ujarnya.

Bagi remaja yang hanya berada di lokasi sebagai penonton, polisi memberikan pembinaan dengan mewajibkan membuat surat pernyataan. Orang tua mereka juga dipanggil untuk menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.

Sementara itu, kendaraan yang terbukti digunakan untuk balapan liar langsung ditilang dan ditahan sementara sebagai efek jera.

Polisi turut mengimbau para orang tua agar lebih mengawasi aktivitas anak, khususnya yang belum cukup umur untuk berkendara di jalan raya.

“Peran orang tua sangat penting. Jangan biarkan anak membawa kendaraan jika belum memenuhi syarat,” tegasnya. (*)

Artikel Balapan Liar Saat Salat Jumat, Puluhan Motor Diamankan Polisi di Bontang Kuala pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga di sekitar lokasi. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan akses menuju tempat usaha mereka tertutup deretan truk yang parkir di bahu jalan.

Nur, pemilik showroom motor bekas, mengaku persoalan tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas.

“Sudah capek kami mengeluh. Hampir lima tahun kami rasakan kondisi seperti ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, antrean truk kerap menutup akses masuk ke tempat usahanya sehingga pelanggan kesulitan datang.

Keluhan serupa disampaikan Ari, pemilik bengkel di kawasan itu. Ia menilai penanganan persoalan ini seharusnya menjadi tanggung jawab instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan.

“Kami sudah tidak mau berdebat dengan sopir truk. Harusnya Dishub yang turun tangan, karena kami tidak punya kewenangan,” katanya.

Sementara itu, Yodi, pemilik usaha tailor, mengungkapkan bahwa antrean terjadi hampir setiap hari. Pada siang hari, antrean didominasi truk pengisi solar, sedangkan malam hari berganti antrean kendaraan pengisi pertalite.

Ia juga menyinggung wacana penerapan sistem nomor antrean yang sebelumnya disebut-sebut sebagai solusi. Namun, hingga kini kebijakan tersebut dinilai belum berjalan efektif.

“Katanya pakai nomor antrean supaya tertib, tapi di lapangan tetap saja semrawut,” keluhnya.

Para pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Mereka meminta penanganan yang berkelanjutan, bukan sekadar penertiban sementara.

“Harus ada solusi nyata. Jangan hanya ditertibkan sebentar, lalu kembali seperti ini lagi,” pungkasnya. (*)

Artikel Antrean Truk Solar di SPBU Tanjung Laut Bontang Kian Parah, Usaha Warga Terdampak pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel DPK Bontang Perluas Akses Literasi Lewat Pojok Baca “Bakul Terasi” di Ruang Publik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Peristiwa ini menambah panjang daftar korban lubang tambang di Kaltim. Data JATAM Kaltim mencatat, Azka merupakan korban ke-52 sejak 2011, sekaligus korban keenam di area konsesi perusahaan yang sama, yakni PT IBP.

Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, menyebut rangkaian peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan kejahatan yang terjadi secara sistematis.

“Ini bukan kejadian tunggal. Polanya berulang dan seluruh korban bisa dicegah,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Selasa (22/4).

Pola Berulang dan Dugaan Pelanggaran

Sejak 2012, sedikitnya enam anak dan remaja dilaporkan meninggal di lubang tambang di konsesi yang sama. Seluruh korban merupakan warga sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan.

JATAM menyoroti masih adanya puluhan lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius perusahaan dalam memenuhi kewajiban lingkungan.

Padahal, kewajiban reklamasi telah diatur dalam PP 78 Tahun 2010 yang mewajibkan pemulihan lahan paling lambat 30 hari setelah aktivitas tambang berhenti.

Namun, menurut JATAM, ketentuan tersebut tidak dijalankan secara maksimal. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum disebut memperparah situasi.

Sorotan ke Pemerintah Daerah

JATAM juga mengkritik sikap Rudy Mas’ud yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menangani persoalan lubang tambang.

Padahal, saat awal menjabat, gubernur sempat menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga kini, JATAM menilai belum ada evaluasi menyeluruh maupun transparansi penanganan kasus.

“Tidak ada efek jera bagi perusahaan, tidak ada keadilan bagi korban,” ujar Mustari.

Lima Tuntutan JATAM

Atas kejadian ini, JATAM Kaltim menyampaikan lima tuntutan utama, yakni pencabutan izin operasi perusahaan, proses hukum terhadap pihak terkait, audit menyeluruh lubang tambang, pembentukan tim independen, serta pertanggungjawaban politik pemerintah daerah.

JATAM menegaskan, tragedi ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia.

“Azka bukan sekadar angka. Ia adalah korban dari sistem yang gagal melindungi warganya,” pungkas Mustari.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait, termasuk instansi teknis dan perusahaan, belum mendapat respons. (KP)

Artikel Korban Terus Berjatuhan, JATAM Kaltim: Kematian di Lubang Tambang Kejahatan Sistematis pertama kali tampil pada Bontang Post .

Terdakwa mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan pengembalian dana dalam waktu tujuh hari dan memilih mengakui perbuatannya di persidangan.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bontang, Kamis (23/4/2026), dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat dengan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Humas PN Bontang, Denny Ardian Priambodo, menjelaskan bahwa majelis hakim sempat menawarkan mediasi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif.

Sebanyak sembilan pelapor hadir langsung di ruang sidang, sementara dua lainnya mengikuti secara daring. Para korban meminta pengembalian dana dalam waktu tujuh hari dengan total kerugian mencapai Rp226,8 juta.

Namun, terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Di sisi lain, para pelapor juga menolak jika pengembalian dilakukan dalam jangka waktu lebih lama.

“Karena tidak ada kesepakatan, perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Dalam persidangan, terdakwa juga menyatakan mengakui seluruh perbuatan sebagaimana didakwakan. Meski begitu, majelis hakim tetap memutuskan perkara diproses melalui mekanisme acara pemeriksaan biasa guna memastikan pembuktian berjalan sesuai hukum.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa (28/4/2026) dengan agenda pembuktian dari JPU. Jaksa akan menghadirkan saksi dan alat bukti, sementara terdakwa diberi kesempatan mengajukan saksi meringankan.

Kasus ini sebelumnya diungkap oleh Polres Bontang melalui Satuan Reserse Kriminal. Tersangka berinisial DE (39), warga Kelurahan Tanjung Laut Indah, diamankan atas dugaan penipuan investasi yang berlangsung sejak Mei 2025 hingga Januari 2026.

Artikel Tak Sanggup Kembalikan Rp226 Juta, “Sultan UMKM” Bontang Pilih Akui Perbuatan di Sidang Perdana pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Ombudsman Ingatkan Pejabat Kaltim: Terima Aspirasi Demo Bagian dari Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Bontang Post .