Gedung Kemenko, Istana, Perumahan ASN Mulai Dibangun Tahun Ini

bontangpost.id – Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara mulai dibangun Semester II 2022. Itu berdasarkan asumsi setelah alokasi anggaran ditetapkan, pemerintah segera membuka lelang pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara yang berlokasi di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal itu disampaikan Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi. “Kita mengasumsikan, paling kritis mulai awal Semester II-2022 sudah harus memulai fisiknya yang akan diprioritaskan, jadi tentunya lebih cepat lebih baik,” kata Imam dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat (FMB) 9 “Dari Jakarta ke Nusantara”, Rabu (2/2).

Dia menegaskan, apabila sudah ada kejelasan anggaran, pembangunan Nusantara segera dimulai. Tentunya, dengan memerhatikan skema pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaca dari kegiatan sebelumnya, lelang regular membutuhkan waktu 50–60 hari setelah ada kepastian alokasi anggaran. Yang secara paralel dilakukan pengadaan lahan. Fokus pembangunan berada di kawasan hutan produksi yang diambil alih pemerintah. Dia melanjutkan, Kementerian PUPR telah menyiapkan kegiatan pembangunan dengan beberapa basic design yang telah disusun sebelumnya. Termasuk infrastruktur dasar permukiman.

Menurutnya, kecepatan waktu pembangunan tergantung dengan tiga kriteria utama. Yakni ketersediaan alokasi anggaran pada pos kementerian/lembaga atau Otorita IKN. Kemudian, kesiapan lahan, yang menurutnya lebih mudah karena berada pada hutan produksi. Selain itu, skema pengadaan barang dan jasa yang diasumsikan akan memakan waktu sekira 2 bulan untuk kegiatan lelang. “Kapan mulainya, tergantung kesiapan ketiga kriteria itu. Dan kami menyarankan kalau bisa awal semester 2 (2022) sudah betul-betul di lapangan. Walaupun kita bisa mulai bisa sekarang pada KIPP. Kalau memang ketiga hal itu siap,” terang Imam.

Kementerian PUPR juga telah menyusun jadwal pembangunan infrastruktur KIPP Nusantara. Ada beberapa infrastruktur yang dimulai dikerjakan tahun ini. Yakni jalan akses menuju Istana Presiden serta jalan lingkar dan jalan perkotaan KIPP. Selain itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti Bendungan Sepaku-Semoi yang sudah dimulai sejak tahun lalu dan ditargetkan rampung pada 2023. Tahun ini juga direncanakan dibangun Intake Sepaku. Bersamaan dengan kegiatan pengendalian banjir dan drainase utama KIPP. Kemudian pembangunan kawasan permukiman. Di antaranya istana kepresidenan, gedung kementerian/lembaga, dan juga infrastruktur dasar permukiman beserta ruang terbuka. Termasuk perumahan khusus ASN.

“Kalau misalnya minggu ini dilakukan lelang, maka paling tidak, pada pertengahan April 2022, pembangunan sudah harus mulai. Karena sudah mulai ditunjuk (pemenang lelang pembangunan infrastruktur IKN). Mudah-mudahan, saya berharap tidak ada sanggahan-sanggahan yang berarti. Kalau tidak, akan mundur lagi proses lelangnya,” terang dia.

Khusus untuk pembangunan gedung kementerian/lembaga, kata Imam, konsepnya akan mengacu dulu terhadap empat kementerian koordinator (Kemenko). Nantinya, blok perkantoran kemenko akan diisi kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi kemenko. Berdasarkan perencanaan, empat blok perkantoran kemenko berhadapan dengan Istana Presiden. Sebelah kiri Istana Negara misalnya, dibangun gedung Kemenko Maritim dan Investasi seluas 2,44 hektare.

Di sebelahnya, gedung Kemenko Perekonomian seluas 2,75 hektare. Lalu sisi kanan, atau depan Istana Presiden, dibangun gedung Kemenko Polhukam seluas 3,29 hektare. Adapun di sebelahnya, gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) seluas 3,65 hektare. “Ini sementara akan menggunakan konsep kantor bersama. Nanti perlu ada penetapan siapa saja di bawah kementerian/lembaga itu yang akan dikoordinasikan menko masing-masing. Tapi paling tidak, empat blok ini akan kita upayakan dibangun juga. Selain Istana Presiden. Dan ruang terbuka juga kita bangun,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyampaikan, setelah UU IKN disahkan, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan aturan pelaksanaan yang lebih detail. Salah satunya menyiapkan rencana induk dalam lima tahap. Tahun ini prioritas fokus pembangunan IKN adalah tahap pertama. Dengan durasi 2022–2024. “Dari perspektif dukungan anggaran sangat tergantung bagaimana masterplan yang disusun untuk tahap pertama. Bahwa dukungan APBN dalam pembangunan IKN lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan KIPP IKN,” katanya di forum yang sama kemarin.

Di luar hal tersebut, pemerintah, kata Made, terus melakukan penyempurnaan terkait sumber pembiayaan Nusantara di luar APBN. Dimana nantinya melibatkan swasta.  “Tentu yang di luar itu, inilah yang juga terus di-exercise, dicarikan solusi dari segi creative financing-nya. Apakah melibatkan badan usaha maupun juga bagaimana nanti kita mengundang sektor swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan IKN,” sebutnya.

Mengenai kebutuhan anggaran pembangunan Nusantara tahun ini, karena pengesahan APBN 2022 dilakukan sebelum terbitnya UU IKN, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen bahwa kebutuhan anggaran 2022 akan difokuskan dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022. Dengan lebih melihat anggaran di kementerian/lembaga yang terkait pembangunan Nusantara. Nantinya dialokasikan melalui realokasi belanja atau refocusing anggaran. Made kembali menegaskan, skema itu tentunya sangat tergantung dengan rencana induk tahap pertama. “Tentunya segala upaya yang dilakukan, kita tetap menjaga bagaimana penanganan Covid-19 terjamin. Pemulihan ekonomi juga tetap jalan di 2022. Yang sekarang kita berharap terus membaik, sehingga kita di dalam melakukan realokasi ataupun refocusing, kita bisa mendapatkan ruang-ruang untuk mengoptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN di 2022 ini,” jabar Made. (Kaltimpost)