BONTANG – Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Kota Bontang, Rabu (11/7). Menghadirkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, drs Eli Kusnaeli M, M.Pd.
Dalam sambutannya, Plt Diskes-KB dr Bahauddin mengapresiasi Rakorda 2018 dengan tema “Mewujudkan Bontang Jago Perkuat Empat Pilar KKBPK yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan Integrasi Program Kampung KB”.
Maraknya usia perkawinan dini, tentu sangat beresiko untuk pembinaan rumah tangga ke depannya. Usia muda sangat rentan akan kesehatan reproduksinya, rentan terkena penyakit kanker. “Makin dini usia pernikahan seseorang, makin besar potensi terkena penyakit kanker. Dengan pernikahan dini akan memperbesar resiko banyak anak, rapat jarak kelahiran. Karena tidak disiapkan untuk pengetahuan terhadap pembinaan rumah tangga,” papar Bahauddin.
Ia menambahkan, fungsi keluarga berencana saat ini dikemas berbeda melalui program Kampung KB dengan tetap mengutamakan delapan fungsi keluarga sebagai pedoman pelaksanaannya. Di antaranya, fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.
“Saat ini di Bontang terdapat empat Kampung KB, dua di antaranya kelompok Kampung KB di Kecamatan Bontang Selatan. Kita upayakan ke depan, setiap kecamatan memiliki dua kelompok Kampung KB. Guna mengupayakan pemberdayaan kampung sekitar,” urai dia.
Sementara itu, drs Eli Kusnaeli M, M.Pd membahas terkait Kebijakan dan Strategi Program KKBPK Provinsi Kaltim. Mengawalinya dengan mengenalkan BKKBN, berdasarkan Pelres nomor 62 tahun 2010 ialah lembaga pemerintahan non kementerian yang diberikan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian mutu dan penyelenggaraan keluarga berencana.
“Kami perwakilan di provinsi merupakan perwakilan BKKBN dan tingkat provinsi ada Dinas Kependudukan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan di dalam tupoksinya menangani keluarga berencana,” ucap Eli.
Melalui Rakorda ini bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Berbicara tentang kualitas, kuantitas, mobilitas, dan administrasi kependudukan. Dengan visi, BKKBN menjadi lembaga yang handal dan terpercaya untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Sementara, misinya mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, dan membangun serta menerapkan budaya kerja secara konsisten.
Di akhir dialog, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang, Basiran Suwandi membahas terkait Indikator Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kota Bontang. Di mana indikator tersebut melihat dari poin kependudukan, kesehatan, dan KB, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, ekonomi mikro, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (ra/sos)
