Hanya Dua Unit Usaha Perumda AUJ yang Sehat

bontangpost.id – Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) hingga saat ini memiliki tujuh anak perusahaan di bawahnya. Namun demikian tidak semuanya berstatus sehat. Dirut Perumda AUJ Abdu Rachman mengatakan hanya dua yang sudah berjalan sesuai alur dan mampu berkembang. Meliputi PT BPR Bontang Sejahtera dan PT Laut Bontang Bersinar (LBB).

“Lima anak usaha lain itu vakum sebelumnya. JAB dan BBJ tidak jalan,” kata Abdu Rachman.

Sejatinya ia hendak membubarkan unit usaha yang tidak berkembang tersebut. Saat baru beberapa waktu menjabat sebagai Dirut Perumda AUJ. Akan tetapi Langkah itu terhambat karena perusahaan tersebut telah masuk di nota keuangan. Apalagi prosesnya juga panjang.

“Sehingga dengan segala upaya harus dihidupkan,” ucapnya.

Ia berharap dengan direksi dan komisaris baru di sejumlah anak usaha itu bisa mengembangkan perusahaan tersebut. Meski demikian, Perumda AUJ tidak menargetkan penyetoran dividen ke kas daerah pada 2023. Sebab untuk menyelesaikan tunggakan hutang baru bisa tercapai di tahun tersebut.

Ke depan jajaran direksi harus memutar otak untuk mengembangkan unit usaha. Anak usaha ini sifatnya mitra. Jadi bisa bekerja sama meskipun lingkupnya berada di satu lokasi. Apalagi peluang IKN harus diambil untuk mendapatkan profit di sektor yang bisa diambil.

Sebelumnya, kursi posisi direktur dan komisaris anak usaha Perumda AUJ tak lagi kosong. Setelah Wali Kota Bontang Basri Rase memimpin pengambilan sumpah jabatan dalam kegiatan tersebut, Senin (12/12) di Auditorium Tiga Dimensi.

Namun dari lima rencana jabatan komisaris dan direksi hanya empat yang diambil sumpahnya. Meliputi posisi di anak usaha PT Bontang Transport (penyewaan kapal Ro-Ro), PT Bontang Karya Utamindo (SPBN), PT Jasa Amanah Bontang (jasa pengurusan transportasi), dan PT Bontang Berkah Jaya (bongkar muat).

Dirut Perumda AUJ Abdu Rachman mengatakan sejatinya PT Bontang Investindo Karya Mandiri (BIKM) juga diisi oleh orang baru untuk posisi komisaris dan direktur. Akan tetapi itu tidak bisa dilakukan. “Karena belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Tunggu itu dulu,” kata Abdu Rachman.

Ia pun masih menunggu dokumen penunjang lainnya. Terkait dengan kondisi perusahaan. Sehingga data itu dapat digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan. “Salah satu pihak terkait BIKM masih berada di luar Bontang,” ucapnya.

Skema pengangkatan ini dilakukan oleh pimpinan BUMD tersebut. Ia menilai bahwa pertimbangan bahwa orang yang dipilih ini mampu mengembangkan unit usaha yang bakal dipimpinnya. Wali Kota Bontang Basri Rase menekankan untuk anak usaha yang diangkat pimpinan baru harus mampu mengembangkan unit usahanya. Apalagi Bontang ke depan merupakan daerah penyangga ibu kota negara (IKN).

“Itu yang harus disambut jangan sampai usaha yang sudah digeluti pengusaha lokal turut diembat juga. Harus inovatif,” sebutnya.

Ia pun mengaku tidak ada melakukan intervensi terhadap penujukkan ini. Pemerintah selaku pemegang saham dari induk perusahaan hanya bersifat melobi investor secara pendekatan politis. Jika perusahaan berkembang maka secara otomatis mampu menyetorkan dividen ke kas daerah. (ak)