Hitung-Hitungan Wakil Kaltim di DPR RI: Golkar-PDIP Bisa Dua Wakil, NasDem-PKB Berpeluang Rebut Satu Kursi

BALIKPAPAN – Hasil perhitungan sementara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim sudah terlihat. Hingga kemarin (23/4) masih didominasi dari Partai Golkar dengan 23,05 persen suara. Disusul PDI Perjuangan dengan 21,26 persen suara. Dua partai ini dipastikan akan memiliki perwakilan duduk di kursi Senayan –sebutan gedung DPR di Jakarta. Lantas bagaimana komposisi parlemen asal Benua Etam di pusat?

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Sonny Sudiar memprediksi dari delapan kursi untuk Kaltim, komposisinya bakal diisi dari Golkar dengan dua kursi, PDI Perjuangan (PDIP) satu kursi, Gerindra satu kursi, NasDem satu kursi, PKS satu kursi, Demokrat satu kursi, dan PPP satu kursi. “Ini analisa saya berdasarkan hasil hitung cepat pileg nasional ya. Dan ada kemungkinan juga PKB dapat satu kursi,” beber Sonny.

Untuk Golkar, satu nama yang disebutnya berpotensi terpilih kembali, yakni Hetifah Sjaifudian. Sementara dua wajah baru yakni Dahri Yasin, yang sebelumnya anggota DPRD Kaltim dan Rudy Mas’ud, pengusaha dan adik dari Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. “Jika Golkar mendapatkan suara yang cukup, maka tiga nama ini berpotensi duduk di Senayan,” kata Sonny.

Adapun untuk PDIP, ada dua nama yang disebut punya peran mendongkrak suara partai. Yakni mantan Bupati Kutai Barat Ismael Thomas dan mantan Kapolda Kaltim Safaruddin. Menurut Sonny, keduanya punya peluang yang sama mewakili PDIP Kaltim di DPR RI. “Kalau dari Gerindra ya keponakannya Prabowo Subianto (calon presiden nomor urut 02), Budisatrio Djiwandono,” katanya.

Seperti diketahui, Budisatrio Djiwandono merupakan petahana yang menggantikan Luther Kombong yang meninggal dunia pada 2017 lalu. “Dalam konteks ini, Budisatrio menjadi wajah lama,” sebutnya.

Kemudian Aus Hidayat disebut Sonny akan mewakili PKS. Sementara Demokrat ada dua nama yang berpeluang, yakni Irwan, politikus muda asal Kutai Timur. Juga pelopor yang menggugat kebijakan Presiden Joko Widodo lewat Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penangguhan dana transfer pusat ke daerah pada 2018 lalu. Selain Irwan, ada Ihwan Datu Adam, yang sekarang masih menjadi anggota DPR.

Untuk calon legislatif (caleg) PPP, Kasriyah disebutnya akan kembali mengisi kursi untuk periode keduanya. Sementara NasDem, dua nama juga berpeluang, yakni mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan tokoh sepak bola Kaltim Harbiansyah Hanafiah. “Jika memang PKB dapat kursi, maka mantan anggota DPR RI Kaspul Anwar yang punya peluang,” ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu.

Namun dengan komposisi ini, Sonny pesimistis membawa perubahan berarti terhadap posisi Kaltim di Senayan. Mengingat dari 575 kursi di DPR RI, Kaltim dengan hanya delapan perwakilan tetap akan tenggelam di antara daerah lainnya yang memiliki lebih banyak perwakilan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mendominasi jatah kursi. “Akhirnya mereka yang terpilih hanya mewakili partai masing-masing. Bukan mewakili dapil-nya,” sebut Sonny.

Kalaupun ada agenda yang mewakili daerah, hanya terwujud ketika wakil rakyat melaksanakan reses. Hal ini dimakluminya lantaran saat ini sistem perwakilan masih didasari pada jumlah penduduk suatu wilayah. “Pun DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya empat. Jadi 12 orang bersuara di antara ratusan orang lainnya,” katanya.

Jika membandingkan, maka hasil ini tak jauh berbeda dengan Pileg 2014 lalu. Di mana Golkar masih menjadi partai dengan jumlah perwakilan terbanyak dengan dua kursi. Sementara sisanya, dari prediksi Sonny, kecuali PKB, maka masing-masing mendapat jatah satu kursi. “Tapi ada kemungkinan pula PDIP pada pileg ini punya tambahan menjadi dua kursi,” imbuh Sonny.

Dari hasil hitung suara sementara di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kaltim Post melakukan konversi suara kursi DPR RI dapil Kaltim dengan metode sainte lague sebagai basis perhitungan. Dengan perolehan suara sementara Golkar yang mencapai 29.266 suara, dengan pembagian 1 dan 3, maka Golkar dipastikan mendapatkan dua kursi dari jatah delapan kursi untuk Dapil Kaltim. Hasil yang sama berlaku pada partai dengan suara terbanyak lain. (lihat grafis).

Parpol pengisi DPR RI dari Dapil Kaltim untuk Pemilu 2014 dan 2019 tampaknya tak jauh berbeda. Pada Pemilu 2014, wakil Kaltim berasal dari Partai NasDem, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP.

Namun diprediksi, pada pesta demokrasi tahun ini dengan metode sainte lague, Partai NasDem bakal kehilangan kursinya di Senayan. Skenario itu akan terjadi bila PDIP mendapatkan dua kursi di DPR. Partai berlambang moncong itu meraih suara signifikan sehingga berpeluang memiliki dua wakil. Atau meningkat ketimbang Pemilu 2014 yang hanya satu wakil. Hanya Golkar yang mengirimkan dua wakil ke Senayan pada pesta demokrasi lalu itu.

Sedangkan, bila PDIP hanya mendapat satu kursi, maka NasDem berpeluang besar mendapatkan jatah satu kursi. Itu pun masih melihat perolehan suara akhir. Karena dalam hitung suara sementara KPU, PKB juga membuntuti suara NasDem. PKB pun masih punya peluang untuk memperebutkan jatah satu kursi DPR.

Terkait hasil sementara ini, salah satu caleg dari Golkar, Hetifah Sjaifudian optimistis partainya bakal keluar sebagai partai pemenang di Kaltim. Perhitungan internal yang dilakukan timnya juga memungkinkan partai beringin akan mendapatkan tiga kursi jika terjadi tren kenaikan suara yang signifikan.

“Dari data sementara yang terkumpul saya cukup optimistis Partai Golkar bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat Kaltim. Minimal untuk kembali mendudukkan dua perwakilan mereka di Senayan,” beber Hetifah.

Ditanya soal kemungkinannya kembali menjadi wakil rakyat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu belum bisa berkomentar. Karena baginya semua caleg masih menunggu hasil menyeluruh dan resmi dari KPU. “Semua masih berjuang. Orangnya siapa (yang bakal duduk di parlemen) sebaiknya tidak perlu disebutkan dulu,” katanya.

PEMBAKARAN KOTAK SUARA

Setelah kasus pencoblosan ilegal, kini muncul pembakaran kotak suara. Setidaknya, terdapat tiga daerah yang mengalami pembakaran, yakni Sumatera Barat, Maluku dan Jambi. Motif pembakaran itu hingga saat ini belum diketahui.

Dari tiga kejadian pembakaran tersebut, baru satu pembakaran di Jambi yang terungkap. Tiga pelaku yang diduga membakar kotak suara telah tertangkap, yakni seorang caleg berinisial KS, anggota Panwascam R, dan seorang pegawai negeri sipil berinisial ER yang menjadi saksi.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, untuk kasus pembakaran itu ditangani Polda. Namun, perlu diketahui tidak semua kotak suara terbakar, sebagian kotak suara berhasil diselamatkan. ”Kini sedang penyelidikan,” tuturnya.

Laboratorium Forensik (Labfor) sedang menganalisa penyebab dari kebakaran tersebut. Benarkan memang ada yang secara sengaja membakar, seperti di Jambi. ”Belum ada hasilnya,” jelas jenderal bintang satu tersebut.

Motif dari pembakaran tersebut juga belum diketahui. Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi juga sedang dilakukan. ”Kita perlu waktu, untuk mengetahui semuanya,” jelasnya ditemui kemarin (23/4).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership Advancing for Democracy and Integrity (PADI) M Zuhdan mengatakan, kasus semacam ini perlu dibuka secara terang benderang. “Agar tidak membuat disinformasi di masyarakat,” jelasnya.

Karena disinformasi itu bisa membuat sesuatu menjadi lebih parah. Karena itulah perlu kerja cepat dari Korps Bhayangkara. ”Jangan sampai ada yang memanfaatkan isu ini untuk tujuan tertentu,” terangnya.

Dalam kondisi pemilu semacam ini, waktu penyelesaian sebuah kasus itu memang krusial. Semakin cepat sebuah kasus terungkap, semakin minim celah untuk memanfaatkannya. ”Kalau lama penanganannya, bisa malah perlu energi lebih besar untuk menyelesaikan dampaknya,” urainya.

Menurutnya, setiap kasus yang berhubungan dengan pemilu itu jangan dianggap remeh. Hal itu dikarenakan masyarakat dalam kondisi yang bisa dibilang harap-harap cemas. ”Situasi semacam ini biasanya dianggap paling rawan,” terangnya. (rdh/rom/k18/jpg)