Hotel Bintang Tiga Bakal Lengkapi Bandara APT Pranoto

SAMARINDA–Pengelola Bandara APT Pranoto terus menyeriusi rencana pembangunan mal di kawasan lapangan terbang. Keberadaan pusat perbelanjaan itu dianggap bisa menjadi magnet. Di samping mampu menumbuhkan perekonomian di sekitar Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara.

Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Dodi Dharma mengatakan, pengembangan bandara tidak bisa dihindarkan. Tak hanya mal, di kawasan itu akan dibangun hotel.

Menurut dia, lahan bandara memadai untuk membangun kedua fasilitas tersebut. Kini luasnya sekitar 300 hektare. Bahkan, luas lahan itu masih bisa ditambah. “Ada banyak lahan kosong di sekitar bandara yang bisa dibebaskan,” bebernya.

Namun, dia belum bisa membeberkan keperluan ideal untuk membangun mal dan hotel. Pasalnya, masih rencana dan belum ada kesepakatan. “Tidak bisa saya sebutkan sekarang. Kan ini program untuk lima tahun ke depan. Tapi, bisa jalan dari sekarang,” terang dia.

Menurutnya, konsep mal dan hotel itu akan terintegrasi dengan terminal. “Tapi ini baru konsep. Kebetulan juga di Sungai Siring belum ada hotel dan mal. Potensinya besar untuk mendongkrak pendapatan. Kesejahteraan masyarakat sekitar lebih terjamin,” tuturnya.

Dodi menuturkan, hotel dan mal itu nantinya juga tidak perlu besar, apalagi menjulang. Sebab akan mengganggu keselamatan penerbangan, bila bangunan terlampau tinggi. Selain itu, secara aturan memang tinggi bangunan di sekitar bandara dibatasi.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional disebutkan, pembangunan gedung bertingkat di sekitar kawasan bandara harus mengacu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Melalui rancangan kebijakan itu, KKOP dibagi menjadi tiga ring. Ring I, radius 4 kilometer dengan ketinggian maksimal gedung 46 meter. Ring II, radius 6 kilometer dengan ketinggian gedung antara 46–151 meter. Ring III, radius 9 kilometer dengan ketinggian gedung maksimal 151 meter.

“Jadi, nanti mal dan hotel tidak perlu besar menjulang ke atas. Mungkin tidak lebih 50 meter. Yang penting layak dan bisa menarik orang beristirahat untuk hotelnya. Sedangkan malnya bisa alternatif belanja. Sasarannya penumpang transit. Paling tidak bintang tiga lahuntuk hotel. Tarif pun bisa dibuat terjangkau. Setidaknya harganya ekonomis,” papar Dodi.

Ditanya mengenai kebutuhan anggaran, dia belum bisa memastikan. Sedangkan mekanisme pembangunannya, UPBU APT Pranoto akan menggandeng pihak ketiga. “Jadi, bergantung keputusan yang diambil,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyambut tawaran dari UPBU APT Pranoto tersebut. Menurut dia, Pemprov Kaltim akan menyorong Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Setya (MBS) untuk mengambil peluang membangun mal dan hotel itu. “Konsepnya, bisa modal dari Perusda MBS atau perusda mencari mitra,” ucapnya, pekan lalu.

Hadi menuturkan, keterlibatan Perusda MBS di bandara yang sempat populer dengan nama Bandara Samarinda Baru itu bukan tanpa alasan. Mengingat, Pemprov Kaltim sudah mengucurkan Rp 1 triliun untuk membangun bandara. “Karena kita (pemprov) punya saham besar di situ. Maka kami meminta beberapa bagian di bandara untuk dikelola BUMD. Dalam hal ini oleh Perusda MBS,” katanya.

Dikatakan, selain mengambil peluang investasi hotel dan mal, Perusda akan mengelola sisi non-aero bandara seperti pengelolaan kargo, parkir, tenant, dan media ruang. Rencana kerja sama pengelolaan bandara itu hanya akan menjadi urusan antara Pemprov Kaltim dan UPBU Bandara APT Pranoto. Meski belum final, rencananya Pemprov Kaltim diwakili oleh Perusda MBS. “Perusda yang kami percayakan,” terangnya.

Adapun, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Salman Lumoindong menyebut, ikut terlibatnya Perusda MBS dalam mengelola Bandara APT Pranoto itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ingin mendapatkan PAD dari pengelolaan bandara. Terutama dari sisi non-aero bandara,” ungkapnya.

Direktur Perusda MBS Agus Dwitarto menuturkan, rencana kerja sama itu baru sebatas penjajakan. Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim pekan lalu itu, direksi Perusda MBS sekaligus mengenalkan diri.

“Kami memang baru sebatas membicarakan rencana bisnisnya. Mulai pengelolaan kargo, parkir, dan beberapa poin lain yang bisa dikembangkan lagi nantinya. Tetapi yang merencanakan pengembangan itu adalah UPBU APT Pranoto,” jelasnya.

Penunjukan Perusda MBS sendiri didasarkan atas pertimbangan bahwa perusahaan itu adalah bagian dari Pemprov Kaltim. Saham di perusahaan itu merupakan milik Pemprov Kaltim. Dengan demikian, hasil dari kerja sama itu bisa masuk ke PAD. “Jika nanti sudah ada kesepakatan, maka akan langsung dibuatkan payung hukumnya. Kami akan menjalankan apa yang memang ditugaskan dalam kerja sama itu,” katanya.

Selain itu, tambah Agus, saat ini pihaknya masih menunggu item apa saja yang akan dikerjasamakan antara Pemprov Kaltim dan UPBU APT Pranoto. “Kalau semakin banyak yang bisa kami tangani, maka semakin baik, karena bisa memberikan banyak sumbangsih PAD,” ucapnya. (*/diq/rom2/k8/prokal)