IKN Perlu Daya Listrik Empat Kali Lipat Jakarta

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim berdampak domino. Salah satunya, keperluan daya listrik yang lebih besar.

BALIKPAPAN–Selaininfrastruktur jalan, kelistrikan di pusat pemerintahan IKN baru di Kaltim jadi prioritas. PT PLN (Persero) memperkirakan, setrum yang diperlukan sekitar 190 megavolt ampere.

Daya sebesar itu untukmengaliri istana presiden dan wakil presiden, kantor lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hingga taman budaya dan botanical garden yang direncanakan di dalam kawasan pusat pemerintahan IKN baru nanti.

Berdasar data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tahapan pembangunan infrastruktur di IKN baru dimulai pada 2021–2024. Diawali dari kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim dan Kaltara (Kaltimra) Sigit Witjaksono menerangkan, keperluan listrik di pusat pemerintahan IKN baru mengacu pada pemetaan kebutuhan listrik di IKN saat ini. Yakni, setara keperluan setrum perkantoran di DKI Jakarta. Dengan akumulasi daya listrik sebesar 190 megavolt ampere.

“Kami cek daya di kantor pemerintahan di DKI Jakarta saat ini. Ternyata diperlukan 190 MVA (megavolt ampere),” katanya. Lanjut dia, setelah pihaknya menghitung rata-rata kehidupan modern, konsumsi listrik per kapita 2 ribu per kilowatt hour (kWh).

“Maka diperlukan tambahan daya sebesar 800 megavolt ampere,” imbuh pria berkacamata itu. Dengan kata lain, keperluan listrik itu meningkat empat kali lipat dari kebutuhan sekarang di Jakarta.

Sigit menerangkan, perencanaan daya tersebut belum masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018–2028. Karena pemindahan IKN ke Kaltim baru diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019.

Dengan demikian, perlu revisi RUPTL untuk pengembangan 2020–2029. PLN memerlukan kapasitas tambahan trafo sebanyak 453 MVA. Lalu, pembangunan transmisi sepanjang 120 kilometer sirkuit (KMS) dan distribusi sepanjang 2.200 KMS. Juga, ada bauran energi yang bisa disuplai energi baru terbarukan (EBT).

“Untuk estimasi biaya yang diperlukan masih kasar. Sebab, lokasinya di titik mana, belum ditetapkan. Jadi, hitungan sementara memerlukan biaya sekitar Rp 11 triliun. Untuk pengembangan kelistrikan dengan keandalan yang tinggi,” jabar dia.

KABEL BAWAH TANAH 

Belajar dari sistem kelistrikan di DKI Jakarta saat ini, kata Sigit, IKN baru nanti menerapkan distribusi listrik flower system seperti di Singapura. Yakni, disuplai daya listrik minimal dari dua subsistem.

Kemudian, distribusinya menggunakan automasi dengan desain gardu induk tidak terbuka. Tetapi menggunakan gas insulated. Yakni, sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas menggunakan gas.

Kabel seluruhnya akan ditanam di dalam tanah. Baik tegangan tinggi rendah maupun menengah. Dengan tingkat keandalan tinggi. “Dan PLN akan mengembangkan kabel untuk paket data, yakni fiber optic,” terang Sigit.

Mantan GM PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut) itu menerangkan, listrik di kawasan IKN baru nanti didukung dengan empat subsistem. Yaitu, Subsistem Balikpapan, Subsistem Samarinda, Subsistem Barito di Kalsel, dan Subsistem Bangkanai di Kalteng. Konsep kelistrikan itu akan menyokong zero down time (ZDT) atau listrik tanpa padam pada kawasan IKN baru ini.

“Setiap ada gangguan pada kabel bawah tanah harus bisa diisolasi seminimal mungkin dan akan melepas jaringan dari sistem. Jadi, tidak meluas ke mana-mana,” jabarnya. Menurut dia, pembangunan infrastruktur listrik di kawasan inti pusat pemerintahan dimulai pada 2020–2024.

DISAMBUT POSITIF 

Hingga triwulan III 2019, realisasi investasi di Kaltim mencapai Rp 25,21 triliun. Berarti, hingga September, realisasi investasi di Kaltim sekitar 70 persen dari target tahun ini Rp 36,35 triliun.

Dari sekian investasi, Penajam Paser Utara (PPU) tercatat punya peningkatan investasi cukup signifikan. Dari 2015–2018, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di PPU tidak sampai Rp 1 triliun. Khusus tahun ini hingga September angkanya sudah menembus Rp 1 triliun.

“Ditunjuknya Kaltim sebagai ibu kota negara tentu punya efek. Kita positive thinking tahun ini bisa tercapai target,” ucap Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Sanusi Saudek.

Meski begitu, Sanusi enggan menyimpulkan IKN berdampak langsung dalam jumlah banyak ataupun tidak. Namun, dia yakin, iklim investasi Kaltim juga bergeliat karena IKN.

Dari data DPMPTSP Kaltim, realisasi investasi di Kaltim sejak 2016 tidak pernah mencapai target. Namun, peningkatan realisasi investasi tetap terjadi. Seperti 2017 yang hanya 80,64 persen namun 2018 bisa meningkat menjadi 87,59 persen.

Apalagi, banyaknya pembangunan infrastruktur akan menunjang investasi. Untuk IKN, pembangunan Kaltim tidak hanya pembangunan kotanya. Tetapi juga infrastruktur, antara lain jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Semakin mudah akses, investor makin tertarik.

Dia mengungkapkan, meski belum begitu banyak terlihat, namun saat ini sektor lain, salah satunya jasa, sudah bergeliat. Industri hilir pun perlahan sudah dibangun di Kaltim. Sanusi mengambil contoh di Bontang baru saja berdiri pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) menjadi minyak jadi. Sebelumnya, di Kaltim hanya memproduksi CPO yang merupakan bahan mentah.

Pada triwulan tiga ini pula, investasi paling banyak berasal dari subsektor jasa lainnya yang mencapai Rp 1,29 triliun. Lalu, subsektor tanaman pangan dan perkebunan Rp 990 miliar. Urutan ketiga, subsektor listrik, gas, dan air sebesar Rp 788,78 miliar.

Keberadaan IKN diharap memberikan efek. Dari semula investasi banyak untuk industri hulu, mulai bergerak ke investasi industri hilir.

Dari berbagai kota dan kabupaten di Kaltim, PPU menjadi daerah dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak sepanjang Juli hingga September ini. Dari 4.380 jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, 1.268 tenaga kerja terserap di PPU dalam realisasi investasi PMDN.

Selain itu, peningkatan cukup signifikan dari 2018 hanya Rp 0,33 triliun nilai investasi di kabupaten itu. Maka, pada triwulan ketiga 2019, investasi PMDN di PPU sudah mencapai Rp 1,07 triliun. “Tahun depan targetnya memang belum ada dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Kami masih menunggu. Tapi, saya kira iklim investasi tetap baik,” ujarnya.

Serangkaian upaya menggaet investor pun dilakukan lembaga ini. Seperti membuka pameran, seminar, dan sebagainya. Tetapi, menurut Sanusi, yang paling banyak berefek itu rekomendasi dari mulut ke mulut. “Ada investor juga yang kita tak promosi ke daerah atau negaranya, tapi datang sendiri,” pungkasnya. (kip/nyc/riz/rom/k8/prokal)