Iuran BPJS, Dibatalkan MA, Dinaikkan Jokowi Lewat Perpres

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Sementara untuk kelas III baru akan naik pada tahun 2021. Keputusan tersebut dituangkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34:

Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu

Perpres menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku 1 Juli 2020.

Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu:

Kelas I sebesar Rp 160 ribu

Kelas II sebesar Rp 110 ribu

kelas III sebesar Rp 42 ribu

Untuk bulan April, Mei dan Juni 2020, sebesar:

Kelas I sebesar Rp 80 ribu

Kelas II sebesar Rp 51 ribu

Kelas III sebesar Rp 25,500

“Dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya,” demikian bunyi pasal 34 ayat 9.

Sebelumnya, pada tahun 2018 Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas III

b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas II

c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas I

Tahun 2019, Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran naik menjadi:

1. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III

2. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau

3. Rp 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi:

1. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas III

2. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas II

3. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas I

(kpg)