Kebanyakan dari Masyarakat Menengah ke Atas
BONTANG – Sejak diluncurkan 1 Januari 2014 lalu, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan di Bontang hingga Desember 2016 kemarin sudah mencapai 82 persen. Angka ini dinilai sudah cukup baik walau kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diungkapkan Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan Kantor Cabang Utama Samarinda, Susan Trisiana saat menggelar jumpa pers dengan awak media, Senin (6/3) kemarin.
Dikatakan Susan, sesuai dengan amanat Undang-Undang, 1 Januari 2019 mendatang, 100 persen seluruh masyarakat Indonesia termasuk Bontang wajib terintegrasi ke program BPJS Kesehatan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan masih ada yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka berdasarkan Peraturan Persiden (Perpres) nomor 86 tahun 2013, masyarakat tersebut diberikan sanksi administratif berupa tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti mengurus SIM, STNK, IMB, dan pelayanan publik lainnya.
Susan menuturkan, masih ada 18 persen lagi masyarakat Bontang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dianalisis berasal dari sekmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias kepesertaan mandiri. Lebih spesifiknya lagi, berasal dari masyarakat menengah ke atas alias mampu. Hal ini lantaran mereka masih menggunakan asuransi kesehatan komersial sendiri.
“Namun mereka juga perlu disadarkan jika berdasarkan amanat undang-undang, seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS,” terangnya.
Terkait inovasi untuk mempermudah pendaftaran masyarakat, BPJS Kesehatan tahun ini bakal membuat program drop box. Dalam program tersebut akan tersedia pelayanan pendaftaran di setiap kelurahan maupun kecamatan di Bontang.
“Jadi masyarakat bisa dengan mudah mendaftar di masing-masing kelurahan ataupun kecamatan tempat mereka tinggal,” pungkasnya. (bbg)
