BONTANG – Dua kepengurusan dalam tubuh organisasi gerakan pramuka terjadi di Kota Taman. Awal dualisme ini mencuat ke publik saat terjadinya aksi unjuk rasa oleh beberapa orang ketika pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) ke VIII yang digelar di Hotel Oak Tree, Sabtu (14/10) lalu. Muscab yang dihadiri 40 anggota Pramuka dan mengangkat Budi Supriyanto sebagai Ketua baru Kwarcab itu diprotes sejumlah pihak karena dinilai kontroversial. Sementara itu dari sisi lainnya, ketua terpilih Artahnan Saidi juga dinilai telah mencederai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Plt Sekretaris Daerah Artahnan Saidi resmi terpilih menjadi Ketua Kwartir cabang (Kwarcab) Bontang berdasarkan hasil muscab ke-VIII yang digelar Kamis (15/6) lalu di Pendopo Wali Kota Bontang Jalan Awang Long. Namanya tercantum dalam surat keputusan Muscab nomor 03/MUSCAB/06/2017. Usai terpilih, selanjutnya Artahnan mendapat mandat untuk menyusun kepengurusan cabang periode 2017-2022 bersama tim formatur yang berjumlah 7 orang. Mereka diminta menyusun bersama kepengurusan tersebut dalam kurun waktu paling lambat 1 bulan.
Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, tim formatur merasa tidak pernah diajak duduk bersama menyusun kepengurusan baru. Bahkan, belakangan mereka mengetahui jika ketua terpilih telah mengajukan Surat Keputusan (SK) susunan kepengurusan ke Kwartir Daerah (Kwarda) tentang hasil rancangan sendiri tanpa melibatkan tim formatur.
“Tentu di sini terjadi kejanggalan. Dari mana nama-nama susunan pengurus itu beliau peroleh? Jelas ini telah melanggar hasil musyawarah dan mencederai AD/ART Pramuka,” kata Budi Supriyanto.
Tak sampai disitu, Budi juga mempertanyakan tentang adanya beberapa nama di tubuh pengurus yang tidak direkomendasikan oleh Kwarda namun tetap dimasukkan dalam struktur kepengurusan. Menurutnya, ini justru melanggar aturan karena tidak mengindahkan perintah dari Kwarda.
Akhirnya, pada 21 Juli lalu surat balasan dari Kwarda diterima oleh ketua terpilih. Yang mana, isinya meminta penyusunan kepengurusan dibicarakan ulang bersama tim formatur sehingga hasilnya bisa ditandatangani oleh seluruh tim formatur, dan tidak memasukkan nama-nama pengurus yang tidak direkomendasikan oleh Kwarda. Namun dari hasil instruksi Kwarda itu pun juga tidak membuahkan hasil.
Hingga akhirnya, muncul lah surat rekomendasi dari setiap ranting pramuka di kecamatan yang dikirim ke Kwarda perihal pencabutan dukungan terhadap ketua terpilih dan meminta diadakan kembali Muscab ulang. Surat tersebut pun ‘dikabulkan’ oleh Kwarda. Atas dasar itulah, Pramuka ‘kubu’ Budi Supriyanto itu mengelar Musyawarah cabang (Muscab) ke VIII di Hotel Oak Tree, Sabtu (14/10) lalu yang mengangkat Budi sebagai ketua. Usai nama-nama pengurus terbentuk, terbitlah Surat Keputusan (SK) Kwarda kaltim nomor 027 tahun 2017 tentang susunan kepengurusan Kwarcab Gerakan Pramuka Bontang masa bakti 2017-2022.
Dikonfirmasi terpisah, Artahnan melalui Sekretarisnya Muhammad Aslam menjawab beberapa tudingan yang disematkan kepada gerakan Pramuka yang dinahkodai Artahnan. Aslam mengaku, dalam penyusunan kepengurusan, ketua terpilih sudah mengundang dan menghubungi tim formatur untuk hadir. Namun, saat itu hanya satu orang saja tim formatur saja yang datang. Akhirnya, penyusunan pun langsung dilakukan ketua terpilih. Dan dia menilai, kondisi seperti ini juga sudah diatur dalam AD/ART Pramuka.
“Dalam AD/ART diatur, jika kondisi seperti itu, ketua bisa langsung memutuskan sendiri susunan kepengurusannya,” terangnya.
Terkait tudingan memasukkan nama-nama yang tidak direkomendasikan Kwarda, Aslam mengaku jika di kepemimpinan Artahnan ini, Artahnan ingin merangkul semua golongan tanpa melihat perbedaan. Sehingga diharapkan, akan terbentuknya kepengurusan Pramuka yang bersatu.
“Kalau memang nama-nama yang dipermasalahkan itu nantinya tidak bagus kinerjanya, tentu bisa dilakukan evaluasi. Bahkan bisa di-reshuffle dengan yang orang yang lebih baik,” sebutnya.
Aslam mengaku, usai pelantikan pengurus Kwarcab di bawah kepemimpinan Artahnan yang dilaksanakan pada Kamis (30/11) lalu oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Bontang di Pendopo Wali Kota lalu, pihaknya saat ini hanya ingin fokus memperbaiki kondisi internal Pramuka Bontang. Sehingga kedepan, pembinaan terhadap generasi-generasi muda tetap bisa berjalan.
“Bagi kami, segala urusan yang menyangkut ke Kwarda itu jenjangnya harus melalui Mabicab. Jadi kami di Kwarcab hanya berkoordinasi dengan Mabicab. Ada jenjang dan aturannya. Tidak main asal koordinasi saja,” tukasnya. (bbg)
