BONTANG – Teka-teki siapa yang akan bertanggung jawab terkait pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Air Tanah (PAT) PT Badak NGL mulai ada titik terang. Dikabarkan, manajemen perusahaan yang bergelut di industri migas ini bersedia melakukan pembayaran, asalkan sesuai dengan arahan SKK Migas.
“Kami tergantung dari arahan SKK Migas saja kalau mereka menyuruh kami membayar, ya kami akan bayar sejumlah itu,” kata Manajer Legal PT Badak NGL Deny Zulfikar, usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD, kemarin (4/12).
Menurutnya, kepastian tersebut akan terjadi hari ini ketika SKK Migas mengundang Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk melakukan koordinasi terkait polemik tersebut. Pembahasan itu juga menyangkut besaran nominal tanggungan yang harus dibayarkan.
“Pertemuan besok (hari ini, Red.) adalah klarifikasi antara BPKD dengan SKK Migas mengenai besaran nilai pajak,” tambahnya.
Setelah hasil klarifikasi data, manajemen PT Badak NGL menunggu arahan dari SKK Migas yang mempunyai wewenang penuh terhadap pembayaran tunggakan. Lantas, hasil pembahasan tersebut akan dibawa dalam rapat internal manajemen yang akan berlangsung pada 18 Desember kelak.
“Apapun hasil pertemuan itu kami akan tunggu arahan dari SKK Migas,” tuturnya.
Ia berharap pertemuan yang berlangsung hari ini berjalan positif. Akan tetapi, jikalau pihak SKK Migas terdapat keputusan lain maka manajemen akan tunduk saran yang diberikan.
“Kami belum bisa memprediksi seperti apa,” ucapnya.
Diketahui, sejak tahun 2012 hingga sekarang PT Badak NGL menghentikan pembayaran PPJ dan PAT kepada Pemkot Bontang. Adapun besaran nominal tanggungan tersebut sejumlah Rp 25 miliar.
Sementara itu, Ketua Komisi II Ubaya Bengawan meminta kejelasan terkait status pihak yang melakukan pembayaran. Politikus Demokrat ini berharap ada progres dari polemik ini mengingat hasil pembayaran tersebut sangat berguna terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bontang.
“Yang penting ada progres, jangan ngambang,” ungkap Ubaya. (*/ak)
