BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang tahun anggaran 2017 telah menuntaskan pekerjaannya. Sebanyak 18 rekomendasi diberikan pansus terhadap kinerja pemerintah tahun lalu.
Salah satu rekomendasinya, terkait peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan jenis usaha perusahaan daerah. Ketua Pansus LKPj Setioko Waluyo mengatakan, Bontang masih ketergantungan akan dana bagi hasil (DBH) migas dan batu bara.
“Pemerintah daerah perlu mengembangkan usaha lainnya melalui usaha terobosan terhadap peningkatan potensi PAD,” kata Ketua Pansus LKPj Setioko Waluyo saat membacakan laporan hasil pembahasan pansus pada Rapat Paripurna, Selasa (24/4) lalu.
Tata kelola dalam pengembangan potensi PAD juga perlu dilakukan. Caranya dengan melaksanakan riset secara ilmiah upaya potensi yang ada.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk proaktif dan agresif mengupayakan sumber-sumber penerimaan tambahan. Di luar APBD dan APBN untuk pembangunan daerah.
Pasalnya, kontribusi PAD terhadap pembangunan hanya berkisar 18 persen. Pansus menyatakan jumlah tersebut tergolong sangat minim. “Salah satu sebabnya ialah penurunan daya beli masyarakat akibat dampak inflasi ekonomi,” ujarnya.
Tak hanya itu, pansus juga merekomendasikan penganggaran belanjan untuk kegiatan fisik agar ditiadakan pada APBD Perubahan. Mengingat durasi waktu yang sangat singkat yaitu sekitar 2-3 bulan. “Seperti kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan lahan,” ulasnya.
Pansus juga menyoroti belum sesuainya program pemerintah dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kurun satu tahun anggaran. “Seharusnya sesuai, supaya tidak keluar dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Bontang yang telah ditetapkan,” tandas Setiyoko. (ak)
