Izin Belum Rampung, Penyeberangan Bontang-Palu-Mamuju Diharap Tak Hanya Berujung Wacana

bontangpost.id – Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina berharap agar wacana pembukaan jalur penyebarangan Bontang-Palu-Mamuju tak menguap begitu. Alias tak berakhir sebagai wacana. Sebabnya, dia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang berperan aktif membantu perusahaan pelayaran dalam mengurus perizinan.

“Harus cepat direalisasikan ini. Jangan sampai gagal lagi,” kata Amir.

Dia mengatakan jalur penyeberangan itu punya nilai strategis, pun penting buat warga Bontang. Pasalnya, ini bakal mempermudah mobilitas barang, jasa, dan warga antarpulau. Publik Bontang dan sekitarnya, semisal Marangkayu dan Kutim, tak perlu jauh-jauh ke Samarinda atau Balipapan untuk menyeberang ke Sulawesi Barat (Sulbar).

“Yang akan memanfaatkan ini bukan cuma warga Bonang loh. Warga sekitarnya juga,”bebernya.

Nilai strategis jalur penyeberangan ini, kata Amir, dapat membuka potensi kerja sama warga. Misalnya dalam sektor perdagangan. Pun berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sebab ada beberapa item terkait penggunaan fasilitas di pelabuhan yang mesti disetor perusahaan pelayaran ke pemerintah melalui operator pelabuhan yang ditunjuk.

“Masyarakat Sulbar yang ada di Bontang sekitar 18 ribu. Bayangkan betapa besar nanti pergerakan masyarakat dan kemungkinan kerja sama yang bisa dibangun,” ungkap politikus Gerindra ini.

Rute penyebrangan ini rencana dioperasikan perusahaan penyedia kapal swasta asal Samarinda, PT Sahabat Mulia Samarinda. Diketahui seluruh perizinan mesti mendapat rekomendasai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Dan itu diurus oleh perusahaan sendiri.

Meski begitu, Amir meminta Dishub juga harus proaktif. Jangan sekadar menunggu perusahaan urus izin sendirian. Menurutnya ini penting guna mepercepat realisasi pembukaan jalur segitiga Bontang-Palu-Mamuju.

Sementara itu, Kadishub Bontang Kamilan mengatakan, pihaknya memang tidak bisa ikut campur dalam pengurusan izin pembukaan pelayaran ini. Sebab semua menjadi otoritas perusahaan. Terlebih jalur ini rencana dioperasikan pihak swasta.

“Bukan kami tidak mau bantu. Tapi memang hanya perusahaan yang bisa urus itu (izin). Kalau kami punya kewenangan, habis Lebaran langsung dibuka. Tapi ya tidak bisa,” kata Kamilan.