“Kalau Ditawar, Biarkan Kami ke Malaysia”

“Kalau dibiarkan (rusak) karena ada ketakutan biayanya tinggi barang kali, ya gak masalah, biarkan saja kami ke Malaysia terus. Terus bagaimana dengan harga diri bangsa ini?”

Ibau Ala, Kepala Adat Besar Apau Kayan

MALINAU – Masyarakat Apau Kayan, Kabupaten Malinau tak berhenti mengadu kepada pemerintah menyangkut persoalan infrastruktur jalan. Terutama kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).

Akses jalan satu-satunya, melalui darat rusak parah sehingga tidak bisa dilewati kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).

Ibau Ala, Kepala Adat Besar Apau Kayan mempertanyakan keberpihakan pemerintah akan kebijakan anggaran selama ini. Menurut mereka, seharusnya pemerintah dapat mengalokasikan anggaran buat jalan yang sudah puluhan tahun membuat warga menderita. “Masa, tidak ada anggaran khusus untuk memperbaiki. Itu kan bisa kita pakai dana hibah atau dana tanggap darurat. Kan selalu ada itu, terutama di provinsi. Itu sangat diharapkan masyarakat yang ada di perbatasan ini,” ujarnya, Selasa (16/1) lalu.

Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau ini mengungkapkan, penanganan jalan yang makin rusak parah harusnya sesegera mungkin. Menurutnya, jika menunggu sesuai prosedur yang sesungguhnya, maka membutuhkan waktu yang lama. Sementara kebutuhannya sudah sangat mendesak sekali.

Saat ini, lanjutnya, akibat jalan rusak tersebut transportasi darat lumpuh dan menyebabkan kenaikan harga sembako yang signifikan. Begitu juga dengan harga BBM.

“Kalau BBM sekarang ini, terutama solar dan bensin kurang lebih sama saja harga di sana itu. Berkisar dari Rp 25-30 ribu per liter. Itu yang berada di sekitar ibu kota kecamatan. Ada lagi beberapa desa yang terisolasi yang hanya bisa ditempuh lewat udara, seperti Desa Long Sule dan Long Pipa. Harga terakhir, bensin di sanasudah mencapai Rp 40 ribu per liter,” bebernya.

Tidak hanya berimbas kenaikan harga kebutuhan pokok. Untuk membawa pasien ke Rumah Sakit Pratama di Long Ampung dari desa dan kecamatan Apau Kayan pun sangat susah. Penerbangan pun susah. Dikarenakan subsidi penerbangan belum ada dan pesawat dari Mission Aviation Felowship (MAF) pun tidak lagi beroperasi seperti dulu.

Menurutnya, kerusakan jalan saat ini sudah bisa dikatakan menjadi situasi yang darurat. Maka dari itu, ia mengharapkan ada penanganan darurat.

“Ya tolonglah bisa mengalokasikan dana. Terserah mau dana hibah atau dana apa. Yang penting persoalan saat ini selesai dan tertangani,” pintanya.

Mengatasi hal itu, sebut politisi Partai Demokrat itu, upaya perbaikan yang paling mungkin dilakukan. “Kalau menurut saya, karena kebetulan saya orang asli di sana (Apau Kayan). Jadi satu-satunya jalan yang sangat bisa mengatasi persoalan sekarang ini hanya memperbaiki beberapa titik (kerusakan) itu,” katanya.

Ibau mengungkap, bagi masyarakat Apau Kayan, kebutuhan itu bisa saja dipenuhi lebih mudah. Hanya saja harus ke Tapak Mega, Malaysia. Jika berpikir biaya atau besarnya anggaran, akses menuju Malaysia lebih hemat dari sisi anggaran. Hanya saja, hal tersebut menyangkut marwah bangsa.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok, jalan dari Apau Kayan menuju Tapak Mega, Malaysia lebih dekat daripada ke Long Bagun, Mahakam Hulu, Kalimantan Timur.

“Untuk sementara, tidak usah kita bicarakan masalah ke Long Bagun. Karena ke Long Bagun ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, karena cukup jauh sekali dari Long Bagun ke Kayan Hilir di kecamatan yang terakhir itu kurang lebih 300 kilometer. Nah kalau ke Tapak Mega ini hanya kurang lebih 60 kilometer dan titik yang sangat rawan (rusak) ini kurang lebih satu kilometer,” ungkapnya.

Menurutnya jalan sepanjang 300 km itu harus dibangun. “Kalau dibiarkan (rusak) karena ada ketakutan biayanya tinggi barang kali, ya gak masalah, biarkan saja kami ke Malaysia terus. Terus bagaimana dengan harga diri bangsa ini?” tanyanya.

Setidaknya ada tujuh titik jalan yang rusak parah. Sedangkan jembatan kayu, tidak kurang dari 60 titik. Sementara 17 titik anak sungai lainnya dapat dilalui ketika air surut. “Kalau yang ke Tapak Mega ini yang rusak hanya kurang lebih satu kilometer. Apabila yang satu kilometer ini sudah teratasi, saya rasa tidak jadi persoalan sambil sementara kita menunggu kemampuan APBN kita untuk menangani yang 300 kilometer ini,” imbuhnya.

Anggota DPRD Malinau Lainnya, Ping Yansen di Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan juga turut prihatin terkait rusaknya jalan Apau Kayan.

Pada prinsipnya, kata Ping Yansen, masyarakat di wilayah perbatasan itu sangat tinggi toleransinya kepada negara dan nasionalismenya tak perlu diragukan. Sudah 72 tahun Indonesia Merdeka, masyarakatnya tetap setia pada NKRI.

“Ya jangan terganggu kebutuhan dasar mereka. Nah kita tahu masalah utamanya itu ya jalan. Jalan itu yang bisa meringankan beban mereka untuk tetap berada pada tempat mereka di sana (perbatasan),” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Malinau, Selasa (16/1) lalu.

Dikatakan, saban hari ke Apau Kayan dan menemui masalah akses jalan darat. Subsidi pesawat meringankan, namun tidak cukup.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, sudah pernah membuka akses jalan dari empat kecamatan di Apau Kayan, yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Sungai Boh menuju Kutai Barat, namun jalan itulah yang saat ini rusak dan sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat untuk menangani. Dulu, katanya lagi, jalan itu sudah membuka keterisolasian masyarakat dan tidak bergantung lagi ke negara tetangga.

“Dengan dibukanya jalan tersebut, harga-harga sembako dan BBM turun,” ungkapnya.

Persoalannya sudah jelas, maka harus segera ditangani dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia meminta pemerintah untuk melihat persoalan utama ini dengan jelas dan sejernih-jernihnya supaya masalah itu bisa diselesaikan.

“Di sana kan mereka sebagai masyarakat Indonesia yang memang perlu juga diperhatikan. Sama saja hak mereka di mata negara. Jadi kita lihat persoalan yang mana sih yang lebih berat, nah itulah yang kita tangani duluan,” sarannya.

Jangan hanya karena melihat mereka berada pedalaman dan perbatasan serta jumlahnya sedikit, maka diabaikan. Kalau diabaikan pada akhirnya harga diri bangsa di perbatasan yang merupakan beranda depan negara sangat rendah di mata negara lain.

“Kalau mereka akhirnya mereka berharap pada negara tetangga misalnya, nah ini kan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia juga. Yang lebih peduli bangsa lain kepada warga negara kita. Menurut saya persoalannya sangat jelas dan perlu kita tangani dengan sesegera mungkin. Ini kalau kita mau persoalan kita ini tidak berulang-ulang,” tegasnya. (ags/lim/jpg)