SANGATTA – Program pemerataan pembangunan yang digalakan pemerintah dianggap belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah pesisir Kutim. Khususnya jaringan listrik dan infrastruktur jalan yang memadai. Seperti yang banyak dirasakan masyarakat Kecamatan Sangkulirang, Sandaran, Kaubun, Karangan, dan Kaliorang (Sangsaka).
Menurut anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutim Muhammad Lebar, satu-satunya kecamatan yang telah mendapatkan penerangan listrik 24 jam hanyalah Kecamatan Sangkulirang. Itupun baru dirasakan masyarakat di Desa Benua Baru Ilir dan Benua Baru Ulur.
Listrik di kedua desa itupun baru dirasakan masyarakat sekitar setahun belakangan ini. Sementara di desa atau kecamatan lainnya di wilayah tersebut, penerangan hanya mengandalan mesin genset yang berseumber dari Badan Usaha Desa (Bumdes).
“Krisis penerangan masih benar-benar menjadi masalah yang cukup serius di daerah pesisir Kutim. Masalah itu bukan satu atau dua tahun belakangan ini, tapi sudah berlangsung bertahuntahun. Sampai sekarang belum ada solusi apapun yang diambil pemerintah terkait itu,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Senin (12/6) kemarin.
Terbatasnya penerangan listrik di daerah Kaliorang, Kaubun, dan Sandaran berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasalnya, mesin genset yang jadi penopang listrik hanya beroperasi dari pukul 18.00 Wita sampai pukul 22.30 Wita. Otomatis aktifitas industri tidak berjalan.
“Kalau sudah seperti itu, listrik hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sementara untuk kegiatan produksi, seperti usaha industri rumah tangga dan industri lain tidak bisa. Sehingga wajar jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Sangsaka lambat,” katanya.
Bagi politisi asal daerah pemilihan (Dapil) 5 ini, hal yang memprihatinkan dia yakni minimnya sumbangsi perusahaan di daerah setempat. Padahal mulai dari perusahaan pertambangan dan perkebunan banyak beraktifitas di wilayah kelahiran Bupati Kutim Ismunandar ini.
“Lebih banyak perusahaan yang bandel di Sangsaka. Selama ini kami nggak tau bagaimana dana Coorporate Social Responsibility (CSR) mereka. Bahasanya kepada masyarakat membantu pembangunan, tapi akhirnya urunan juga,” ujarnya.
Beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Sangsaka antara lain, PT Indexim, PT KPP, dan PT Firko. Menurut Lebar, jika semua perusahaan menjalankan komitmennya membangun masyarakat Kutim, maka masalah krisis penerangan bisa diselesaikan dengan mudah.
“Ketiadaan partisipasi perusahaan membangun masyarakat sekitarnya, sangatlah kami sayangkan. Nanti kami akan komunikasikan masalah ini dengan Pemerintah Kutim,” ucapnya.
Dia menyebutkan, kondisi infrastruktur jalan di daerah Sangsaka juga tidak kalah memprihatinkan. Pasalnya, hanya beberapa Jalan Poros Kaubun, Sangkulirang, dan Kaliorang yang telah mendapatkan diaspal dan disemenisasi. Itupun belum merata, karena masih banyak titik yang jalan tanah.
“Dampak dari itu yakni sulitnya masyarakat memasarkan, atau membawa keluar hasil pertanianya. Akibatnya juga membuat harga barang di daerah pesisir serba mahal. Kan kasian masyarakat kalau sudah seperti itu,” tuturnya.
Diakui, beberapa perusahaan pernah membantu memperbaiki jalan masyarakat. Namun sangat disayangkan, karena pembangunannya tidak merata, melainkan hanya dititik tertentu saja.
“Tapi malah terkadang hanya bantu materil, tapi untuk mengangkut dan mengecor, ya warga yang harus urunan. Kalau dibangun seperti itu, ya sampai 5 tahun ke depan ngak akan bisa selesai,” akunnya. (drh)
