Kampanye Saat Bimtek, Akademisi; Mustahil Tanpa Persetujuan Pemegang Kewenangan

bontangpost.id – Dugaan adanya arahan untuk memilih kembali Wali Kota Bontang Basri Rase dalam bimbingan teknis (bimtek) Pemkot Bontang disorot pengamat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mempertanyakan posisi Udin Mulyono dalam bimtek itu.

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mestinya dapat memanggil dan memeriksa pihak terkait. Baik Udin Mulyono ataupun pejabat yang dianggap mengetahui kegiatan tersebut.

“Termasuk kemungkinan adanya intensi dan kepentingan dari wali kota,” katanya.

Apabila Udin Mulyono secara genealogi politik memiliki hubungan dekat dengan wali kota, kata dia, dapat diuraikan relasinya. Menurutnya, mustahil bila fasilitas negara, termasuk bimtek, digunakan untuk mengarahkan peserta tanpa persetujuan dari pemegang kewenangan.

“Dalam hal ini ialah wali kota,” sebutnya.

Oleh karena itu, Bawaslu dapat memeriksa dan mengurai perkara tersebut, terutama mengantisipasi pejabat dan orang-orang yang memiliki hubungan dekat untuk tidak bertindak sewenang-wenang.

“Karena modus kampanye menggunakan mulut orang lain pun sudah jadi rahasia umum,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelanggaran dapat menjurus pada keberpihakan ataupun netralitas, bahkan menggunakan fasilitas negara untuk memberikan arahan tersebut.

“Yang jelas bawaslu harus bekerja dan memastikan tidak ada tindakan abusive,” pungkasnya.

Sebelumnya, rekaman suara Udin Mulyono meminta dukungan ke peserta bimbingan teknis (bimtek) yang digagas Pemkot Bontang beredar luas. Dia meminta peserta agar memilih kembali Wali Kota Basri Rase. Bimtek yang didanai APBD tak ubahnya ajang kampanye.

Dalam rekaman tersebut, Udin juga berjanji bakal memperjuangkan kenaikan gaji ketua RT menjadi Rp1,5 juta. Dengan kompensasi dukungan kepada Basri kala bertarung di Pilkada Bontang.

Kepada bontangpost.id, Udin mengakui bahwa itu merupakan suara dirinya. Namun, dia lupa kapan menyampaikan hal itu. “Waktu (bimtek) di Makassar atau Bali, saya lupa. Ya, aman saja, ini tahun politik wajar saja kalau ada yang merekam,” katanya.

Dikatakan, pengarahan itu disampaikan saat penutupan bimtek. Udin mengklaim bebas mengatakan apa saja di kegiatan tersebut, termasuk hal yang berkaitan politik.

Meski begitu, dia menyebut hal tersebut merupakan inisiatif pribadi. Bukan atas instruksi Wali Kota Basri atau PKB.

“Kapasitas saya sebagai narasumber, juga bisa. Atau orang yang dituakan,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai ketua DPP PHM tersebut. (*)