Kebijakan Awang Faroek Dievaluasi? 

 “Itu kesalahan yang lalu. Yang lalu ya biarkanlah. Kita perbaiki di APBD 2019. Kami komitmen bisa anggarkan 20 persen”. Hadi Mulyadi (Wagub Kaltim)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berencana melakukan evaluasi terhadap alokasi dana pendidikan 20 persen di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satunya, terkait ketepatan penggunaan anggaran tersebut untuk menunjang pengembangan pendidikan di Benua Etam.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan alokasi anggaran pendidikan di APBD Perubahan 2018 yang tidak mencapai 20 persen.

Dia mengatakan, pihaknya tidak dapat mencampuri dan memperbaiki kesalahan dalam penyusunan serta alokasi anggaran pendidikan. Yang telah berlangsung sejak era kepemimpinan Awang Faroek Ishak itu.

“Itu kesalahan yang lalu. Yang lalu ya biarkanlah. Kita perbaiki di APBD 2019. Kami komitmen bisa anggarkan 20 persen,” ucapnya, Selasa (22/10) lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, anggaran pendidikan dapat ditingkatkan melebihi mandataris Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karenanya dalam waktu dekat, dia akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Dayang Budiati untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di bidang pendidikan.

“Dalam kaitan peningkatan pendidikan Kaltim, saya belum ada kesempatan bertemu dengan dinas terkait. Dalam waktu dekat saya akan memanggil kepala dinas terkait untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan,” tutur Hadi.

Sebelumnya, pemerintah pusat melakukan eveluasi terhadap APBD Perubahan Kaltim 2018. Hasilnya, ditemukan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tidak mencapai 20 persen.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muspandi mengatakan, kewajiban alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan mestinya diambil dari dana alokasi khusus (DAK).

“Kalau bicara 20 persen, tahun ini, itu kan tidak realistis. DAK itu terhitung sebagai pendapatan yang harus dialokasikan untuk pendidikan. Artinya tidak pada tempatnya (jika diambil juga di pos anggaran lain, Red.). Jadi kami agak susah memenuhi 20 persen untuk pendidikan,” katanya.

Muspandi menyebut, kewajiban alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan itu sejatinya dapat dipenuhi pemerintah. Namun akan sulit direalisasikan di tengah beban anggaran Kaltim yang terlalu besar di bidang infrastruktur.

Sebagaimana diketahui, pada APBD Perubahan 2018, Pemprov Kaltim harus menggelontorkan Rp 450 miliar. Untuk menutupi sisa pembayaran multiyears contract (MYC) atau proyek tahun jamak.

Anggaran puluhan miliar itu mesti dialokasikan untuk proyek yang digagas mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak itu. Pasalnya akhir tahun ini, sejumlah proyek yang telah “memakan” triliunan anggaran daerah itu harus rampung dikerjakan para kontraktor.

Kewajiban penyelesaian proyek itu berdampak pada pengalokasian sisa anggaran. Meski pembayaran tetap disesuaikan dengan progres pengerjaan, pemprov tetap berkewajiban mengalokasikan sisanya di APBD Perubahan 2018.

Jika anggaran tidak tersedia akhir tahun ini, maka pemerintah bisa dikenakan sanksi. Hal ini sempat menjadi perdebatan hangat di Banggar Kaltim. Ada dua pilihan yang sempat mencuat di DPRD dan pemprov. Satu sisi, anggaran dialokasikan sesuai progres pengerjaan MYC.

Namun di sisi lain, muncul pendapat berbeda dari sebagian anggota dewan. Sisa pembayaran tetap dialokasikan penuh. Dengan catatan pembayaran akan dilakukan sesuai progres pengerjaan MYC.

Kata Muspandi, setelah pengalokasian anggaran untuk infrastruktur tersebut rampung, maka di 2019 mendatang, kewajiban penganggaran 20 persen untuk pendidikan dapat terpenuhi.

“Saya yakin yang akan datang (bisa terpenuhi, Red.) kewajiban 20 persen untuk pendidikan itu. Tahun ini kami telah sepakat untuk mengalokasikan kewajiban di bidang pendidikan. Harus dihitung dulu kewajiban-kewajiban lain,” tutur Muspandi. (*/um)