bontangpost.id – Pemkot Bontang terus mengupayakan agar Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) pengelolaannya diserahkan ke daerah. Dalam waktu dekat ini, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang bakal melayangkan surat pengajuan resmi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Bontang Ahmad Aznem menjelaskan, surat yang diajukan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan informal Wali Kota Basri Rase dan Gubernur Isran Noor usai lebaran lalu. Dia bilang, pemerintah tengah gencar melakukan lobi informal ke Pemrov Kaltim agar mereka mengabulkan permintaan Bontang.
“Surat resmi dalam waktu dekat ini kami kirim. Sekarang suratnya dibahas dulu di bagian pemerintahan,” kata Aznem ketika disambangi bontangpost.id di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Baru, Bontang Utara, Jumat (11/6/2021) siang.
Selain itu, sebutnya, berdasar arahan Wali Kota Basri, Disnaker juga diminta melakukan pembedahan terkait teknis pengelolaan, sumber, dan komponen anggaran yang diperlukan BLKI.
Bila ini sudah dilakukan, baru Pemkot dan Pemprov memiliki gambaran soal kebijakan bakal diambil. Jika BLKI sepenuhnya diberikan ke Bontang, ini artinya seluruh pendanaan dan teknis pengelolaan menjadi otoritas daerah; atau ada kerjasama dibangun antara Pemrov dan Pemkot. Dalam hal ini Disnaker dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Yang kemarin dibicarakan (pemkot dan pemprov) masih secara umum, belum teknis. Makanya ini baru mau dibahas,” bebernya.
Aznem bilang, lobi-lobi informal dan surat resmi yang bakal dilayangkan merupakan upaya yang dilakukan agar Pemrov mengabulkan permintaan Bontang. Kendati begitu ia mengaku masih belum mengetahui pasti, apakah aset milik Pemrov boleh diserahkan ke daerah. Kalaupun diperkenankan, dia pun mesti mencari tahu bagaimana teknisnya.
“Ini masih dicari tahu juga landasan hukumnya. Boleh tidak itu,” katanya.
Kata Aznem, bila keinginan ini dikabulkan Pemprov, Bontang berencana melakukan berbagai pelatihan kerja guna mengantisipasi masuknya industri baru di kota ini. Sebelum perusahaan berdiri, pemerintah ingin memastikan masyarakat sudah terserifikasi. Sehingga ketika dibuka lowongan kerja, masyarakat siap, dan perusahaan tidak punya alibi untuk menyerap tenaga kerja luar kota.
“Misalnya kayak ini Alesco mau buka. Nanti pasti mereka paparkan tenaga kerja apa saja dibutuhkan. Makanya kita harus bersiap untuk itu,” urainya.
Selain itu, jika keinginan ini tercapai, pemerintah juga berencana menggencarkan pelatihan terkait industri kreatif dan hal-hal terkait pariwisata. Sebab ini terkait visi-misi pemimpin Bontang, Basri-Najirah.
“Ya tentu itu juga. Misal seperti pelatihan bahasa Inggris, pelatihan menjahit, pelatihan menjual produk secara online,” tandasnya. (*)
