Kekurangan SDM, Visitasi Sekolah Tertunda

bontangpost.id – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tahap keempat untuk jenjang SD dan SMP berpotensi dimulai Januari. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Saparudin mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menentukan jadwal visitasi ke sekolah.

“Sumber daya manusia kami terbatas. Di bulan ini belum bisa tinjau sekolah,” kata Saparudin.

Apalagi pertengahan bulan ini sudah memasuki libur sekolah. Pasca ujian akhir semester dilaksanakan. Sejatinya visitasi itu dilakukan dua pekan pasca PTM terbatas jilid sebelumnya dimulai. Diketahui, Disdikbud pada 15 November silam mengeluarkan rekomendasi bagi 25 satuan pendidikan.

“Karena banyak kegiatan ini jadi kami belum bisa visitasi,” ucapnya.

Visitasi dipandang penting lantaran untuk melihat kesiapan sekolah sebelum melaksanakan PTM terbatas. Mulai dari penyediaan sarana prokes, pengaturan alur masuk dan keluar siswa, dan penyesuaian data penunjang terkait persetujuan orangtua. Setelah visitasi, Disdikbud akan melakukan pertemuan internal. Selanjutnya hasil visitasi diajukan ke kepala dinas untuk mendapatkan persetujuan.

Sejauh ini sudah ada beberapa sekolah yang mengajukan untuk memulai PTM terbatas masuk tahap keempat. Namun, ia belum bisa merincikan berapa sekolah yang sudah menyerahkan proposal. Diketahui 17 satuan pendidikan hingga kini belum memulai PTM terbatas.

Jumlah satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Bontang mencapai 83 sekolah. Rinciannya 56 SD dan 27 SMP. 66 sekolah telah memperoleh rekomendasi menggelar PTM terbatas sejauh ini. Mulai dari tahap pertama hingga ketiga. Artinya tinggal 20,4 persen dari jumlah satuan pendidikan yang belum memulai PTM terbatas.

Sebelumnya diberitakan, Disdikbud memberikan rekomendasi kepada 25 satuan pendidikan dapat memulai PTM terbatas sejak kemarin. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran bernomor 420/1497/Dikbud.02. Jumlah itu mencakup 17 sekolah jenjang sekolah dasar dan delapan SMP. Pada tahap pertama lalu sebanyak 15 sekolah mendapatkan persetujuan. Disusul 26 satuan pendidikan memperoleh rekomendasi pada Oktober lalu. (*/ak)