Kepala SKPD Wajib Blusukan, Bupati: Jangan Hobinya ke Jakarta

SANGATTA – Seperti di daerah-daerah lainnya, pergantian kepala daerah selalu syarat dengan mutasi dan rotasi pejabat, dengan alasan klasik penyegaran. Tak terkecuali di lingkungan Pemerintah Kutai Timur (Kutim). Itu dibuktikan dengan dilakukannya mutasi dan pelantikan terhadap 800 pejabat di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi Sangatta, Jumat (6/1) kemarin.

Kepada awak media, Bupati Kutim Ismunandar mengemukan bahwa kebijakan mutasi, ataupun rotasi jabatan di pemerintahan yang dipimpinnya memang diperlukan. Menginggat banyak kepala dinas dan badan yang sudah menjabat sebelumnya hingga di atas 5 sampai 6 tahun.

“Ada banyak pejabat baik itu eselon II hingga eselon IV yang masa jabatannya sudah 5 atau 6 tahun, jadi perlulah mendapatkan tempat baru supaya bisa lebih fres lagi. Dengan adanya tempat baru, tentu ada semangat baru,” katanya, kemarin.

Ditanya apakah pelaksanaan mutasi jabatan dikarenakan kinerja pejabat yang kurang baik, dirinya mengaku, bukan karena itu. Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut untuk memenuhi Perpres 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada beberapa dinas dan badan yang kosong, ada yang dilebur, ada juga kewenangannya yang dipecah, inilah yang kita penuhi,” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim ini.

Terkait adanya pejabat teknis, seperti Suprihanto selaku Kepala Bappeda yang kini jadi Kepala Dinas Perpustakaan Kutim, apakah tidak terkesan memarjinalkan potensi, atau kah memang sengaja ‘dibuang’?, Bupati menuturkan, bahwa kebijakan itu tidak seperti yang dibayangkan masyarakat umum.

“Bukan jabatan tidak teknis, di sana (Perpustakaan, Red.) perlu inovasi, bagaimana masyarakat supaya bisa cerdas dan ikut membaca. Kan sampai sekarang inikan monoton di sana. Nah, di sana diperlukan orang-orang yang mempunyai pemikiran dan mampu berinovasi. Kita ingin beliau (Suprihanto) bisa mengembangkan perpustakaan,” jelasnya.

Bupati mengaku, adapun untuk jabatan yang kedudukannya masih diduduki oleh Pelaksana Tugas (PLT), itu bersifat sementara. Nantinya akan ada tim panitia seleksi (Pansel) yang bertugas untuk menjaring para calon kepala dinas dan badan tersebut.

“Karena jabatan tersebut adalah jabatan yang dikhususkan bagi eselon II, jadi mungkin tiga bulan setelah kegiatan ini, kita akan ada tim pansel untuk menggodok itu, mungkin juga akan ada keterlibatan dari tim Aparatur Sipil Negera (ASN),” katanya.

Dirinya berharap, seluruh pejabat yang berada dibawah pimpinannya mau turun ke desa-desa. Karena program prioritas yang dicanangkan dirinya bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang yakni, mendorong upaya percepatan pembangunan di desa-desa.

“Kalau Bupatinya turun ke kampung-kampung, ya kepala dinas dan badannya juga harus turun. Jangan Bupatinya ke kampung, tapi kepala dinas justru hobinya ke Jakarta, kan repot kalau gitu. Eggak nyambung jadinya. Karenanya, kita berikan waktu bagi mereka untuk menunjukan kinerjanya selama 6 bulan ke depan,” pungkasnya. (drh)