BONTANG – Dua tahun berturut-turut, Pemkot Bontang memiliki utang kepada pihak ketiga, khususnya kontraktor. Hal itu menjadi perhatian bersama, termasuk DPRD Bontang.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mengusulkan agar Pemkot Bontang melakukan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga di awal tahun. Sehingga, kerja sama dengan rekanan tetap terjalin baik lantaran tidak terhambat pembayaran.
“Seharusnya, semua kegiatan proyek dilaksanakan di awal tahun. Jangan berharap pembayaran dari transferan triwulan empat,” jelas Ubayya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurut politisi Demokrat itu, utang ke kontraktor harus diantisipasi. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar pemkot melaksanakan kegiatan proyek di awal tahun. Sedangkan akhir tahun, bisa dilaksanakan kegiatan yang tidak terlalu urgen.
“Karena ini sudah terjadi dua tahun terakhir. Makanya harus jadi pelajaran dan dievaluasi betul-betul oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dikatakannya, pemerintah mulai saat ini harus sudah mengkaji langkah apa yang harus dilakukan agar pembayaran ke kontraktor tidak tersendat lagi.
“Kegiatan akhir tahun itu sebaiknya yang tidak bersinggungan dengan pihak ketiga. Seperti kegiatan internal pemerintah,” ujarnya.
Ubayya berencana menyampaikan saran tersebut kepada pemerintah di rapat atau pertemuan berikutnya. Mengingat saat ini, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sedang bertolak ke Jakarta untuk memperjuangan dana perimbangan agar Bontang mendapat jatah lebih besar.
Neni juga meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Dana Bagi Hasil (DBH) ditransfer lebih awal untuk pembayaran utang Pemkot Bontang ke kontraktor. (mga)
