Ketua RT dan Doja Sudah ‘Teriak’

SANGATTA  – Demi percepatan pertumbuhan di wilayah pedesaan dan meningkatnya kesejahteraan di daerah pedalaman, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mencarikan solusi agar desa segera menyerap Dana Desa (DD) yang telah disiapkan.

“Dari 139 desa baru 9 desa yang mengunakan DD, miss-nya dimana.  Tolong DPMD carikan solusinya,” pinta Wabup Kasmidi Bulang saat pimpin rapat koordinasi, di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (21/5).

Dia juga meminta sebelum lebaran desa harus meningkatkan penyerapan anggaran DD. Sehingga tidak menimbulkan  kritikan yang muncul di tengah masyarakat bahwa pemerintah hanya menjalankan kegiatan seremonial, namun  tidak menjalankan pembangunan desa.

“Kalau bisa sebelum lebaran serapan sudah 90 persen. Kasihan gaji doja, RT sudah teriak semua. Kalau urusan ke BPKAD saya yang akan koordinasi,” tegas mantan anggota DPRD ini.

Sebelumnya, Sekretaris DPMD Iriansyah Yacob menjelaskan bahwa progress serapan DD ada sembilan desa yang direkomendasikan. Sisanya masih dalam proses verifikasi di DPMD. Untuk mempercepat gerak di lapangan, pihaknya dibantu tenaga ahli dari Kementerian Desa. Mendampingi pemerintah desa agar penyerapan DD lebih cepat dan tepat.

“Kendalanya pemerintah desa bingung terkait 30 persen DD diperuntukan untuk padat karya tunai. Sedangkan APBD sudah lebih dulu jadi, sehingga ada beberapa hal yang perlu direvisi,” katanya.

Sebelumnya,  Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengatakan Kutim mendapat panggilan dari pemerintah pusat, sebab serapan DD masih terbilang sangat kecil. Kutim tidak sendirian, karena daerah lainnya se-Indonesia dikabarkan mengalami hal yang sama. Se-Tanah Air baru terserap 24 persen.

“Se-Indonesia bahkan masih ada yang serapan DD-nya hanya Rp 0. Hal ini akan menjadi perhatian lebih pemkab,” ulas dia.

Kasmidi menyatakan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta Pemkab Kutim maupun daerah lainnya untuk mendatangkan tiap kepala desa (kades) untuk melakukan pertemuan khusus di Jakarta.

“Tapi, kami akan mengutus beberapa kades saja, yakni orang yang benar-benar amanah dan bisa dipercaya. Sebab, jangan sampai memberangkatkan sesorang tapi hasilnya tidak maksimal, menyiakan kesempatan dan anggaran. Nanti akan kami pilih siapa saja kades yang akan berangkat ke Jakarta,” ungkap dia.

Sejauh ini, terang Kasmidi, arahan dari kementerian di pusat adalah supaya program DD benar-benar disosialisasikan dan dimatangkan. Sebab, DD merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo, dan diamanatkan ke tiap desa se-Tanah Air.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kutim, Hamdan mengatakan, DD Kutim tahap pertama sudah masuk 20 persen. Namun sampai saat ini belum ada pengajuan dari desa.

“Infromasi ini tentunya dapat disampaikan Bapemas kepada para Kepala Desa agar segera mengajukan,” kata Hamdan. (dy)