BONTANG – Sebanyak 116 peserta calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengikuti tahapan tes tertulis. Sementara 19 orang lainnya tidak hadir padahal jumlah calon anggota PPS yang lolos berkas sebanyak 135 orang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang mengharapkan terbentuk anggota PPS yang memiliki kompetensi. Masyarakat pun diminta berperan aktif melaporkan jika anggota PPS ada yang tergabung dalam partai politik.
Ketua KPU Bontang, Suardi mengatakan seleksi PPS ada 3 tahapan. Mulai dari seleksi berkas, kemudian seleksi tertulis bagi yang lolos berkas dan seleksi wawancara. “Dari hasil seleksi berkas terdapat 135 peserta yang lolos, tetapi hanya 116 yang hadir,” jelas Suardi di Auditorium Taman 3 Dimensi Bontang, Selasa (7/11) kemarin.
Dijelaskan dia, untuk tes tertulis ini, pihaknya akan mengambil 6 orang yang lolos dari setiap kelurahan. Mereka yang lolos akan dilakukan tes wawancara untuk kemudian diambil 3 orang yang lolos di setiap kelurahan. “Jadi total PPS untuk 15 kelurahan ini sebanyak 45 orang karena anggota PPS masing-masing 3 orang di setiap kelurahan,” ujarnya.
Terkait soal tes, Suardi menyatakan bahwa soal itu dibuat oleh KPU Provinsi Kaltim. Sehingga saat dibagikan kepada peserta tes soal masih dalam keadaan disegel. Hanya saja, dirinya mengatakan soal yang diujiankan rata-rata terkait pemilu dan pengetahuan umum.
Untuk penilaian, pihak KPU Bontang akan melaksanakan pada malam harinya. “Malam ini (kemarin, Red) diperiksa, yang lolos besok (hari ini, Red) wawancara dan lusa akan diumumkan siapa saja yang lolos,” ujarnya.
Peserta tes diberikan waktu sebanyak 90 menit untuk menyelesaikan 50 soal pilihan ganda dan 5 soal essai. Namun baru setengah jam berjalan sudah ada beberapa peserta yang menyelesaikan tes tertulisnya. Setelah selesai pun, KPU Bontang langsung memusnahkan soal tes tertulis calon anggota PPS.
“Soalnya langsung kami bakar setelah selesai dikerjakan oleh para peserta di kantor KPU Bontang,” imbuh dia.
Dalam tahapan tes tertulis calon anggota PPS ini, Suardi mengharapkan dapat terbentuk anggota PPS yang berkompetensi cukup untuk memudahkan pekerjaan saat pemilihan gubernur, Pileg dan pemilihan presiden mendatang. “Kami juga mengharapkan peran aktif masyarakat jika ada anggota PPS yang tidak memenuhi syarat misalnya masuk dalam keanggotaan partai politik,” tukasnya. (mga)
