Kutim Berkomitmen Lawan KKN

Bupati Janji Perkuat Integritas Setiap OPD

BALIKPAPAN – Memberantas prilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah menjadi ikhtiar Bupati Ismunandar. Komitmen tersebut kembali ditegas Bupati saat mengikuti pelatihan Workshop Tujuan Nasional (Tunas) Integritas yang digelar Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) RI, Rabu (17/5) kemarin.

Acara yang berlangsung di Meeting Room, Grand Senyiur Hotel Balikpapan tersebut melibatkan para kepala daerah se-Kaltim. Setidaknya ada sekitar 19 unsur kepala daerah dari Wali Kota, Bupati, Ketua DPRD Kaltim, maupun Kota serta Sekretaris Daerah se-Kaltim turut terlibat.

Kegiatan ini dibuka Sekprov Kaltim Rusmadi mewakili Gubernur Awang Faroek Ishak. Tampak hadir Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar, dan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Bupati Ismunandar mengatakan pelatihan ini menjadi masukan untuk Pemkab Kutim. Sebab pendidikan integritas sangat dibutuhkan dalam roda operasional kinerja pemerintah agar bersih dari praktik korupsi, khususnya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ini sudah menjadi bagian dari pemerintahan, pendidikan ini wajib diikuti. Setelah dari sini saya akan tularkan ilmu integritas di setiap OPD. Kutim terus gencar melakukan sejak dini upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Bupati menuturkan materi yang didapatkan berupa cara dan tips memiliki sifat integritas. Karena salah satu upaya pemberantasan korupsi dibutuhkan peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan.

“Workhosp ini bertujuan membangun kesadaran peserta agar memiliki integritas tinggi. Selanjutnya menghasilkan skill (kemampuan) integritas kepala daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Group Head Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Asep Chairullah mengatakan dari catatan lembaga anti rasuah tersebut kejahatan yang luar biasa yaitu kasus korupsi.

Terbukti ada 300 kepala daerah di Indonesia terseret kasus korupsi. 18 Gubernur di antaranya telah duduk di kursi pesakitan. Bahkan ada salah seorang Gubernur yang tiga kali berturut-turut tersandung kasus korupsi.

“Kami sudah menyusun secara lengkap program ini selama 4 tahun mulai dari 2013. Pada workhsop ini tidak banyak teori tapi lebih mengutamakan praktek,” kata Asep.

Sekprov Kaltim Rusmadi mendukung pelatihan tersebut. Dia berharap komitmen integritas bersih hati bisa dilaksanakan seluruh peserta. Menurutnya integritas harus ditanamkan untuk mencegah sejak dini agar tak tergoda KKN, menuju semangat pemerintahan bersih.

“Integritas manusia menjadi faktor perubahan aspek sosial berinteraksi, sesuai dengan integritas individu. Faktor kuncinya perlu dilakukan pemberantasan, perbaikan akhlak budaya anti korupsi serta membangun konsisten berani dan dapat menjalankan jembatan masa depan organisasi,” sebutnya. (hms13/drh)