SANGATTA – Tahun ini bakal menjadi tahun yang cukup berat bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kutai Timur (Kutim). Pasalnya, minimnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah membuat dinas dan badan terancam tak akan memiliki program kerja selama satu tahun kedepan.
Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah, akibat minimnya anggaran belanja daerah yang dimiliki pemerintah tahun ini yang hanya Rp 2,6 triliun, pihaknya terpaksa melakukan efisiensi terhadap dana operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim.
Dengan demikian kata dia, ada OPD hanya yang mendapatkan anggaran Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar. Nah, dinas atau badan mendapatkan anggaran operasional sebesar Rp 1 miliar, adalah yang bertipe A. Sedangkan untuk Tipe B mendapatkan Rp 900 juta, dan Tipe C Rp 750 juta.
“Sejujurnya, kami terpaksa melakukan penghematan anggaran operasional itu. Karena memang kondisinya sekarang memaksa begitu. Kan tau sendiri, pemerintah hanya memiliki APBD Rp 2,6 miliar, itu termasuk untuk membayar hutang di 2016,” tuturnya, Senin (9/1) kemarin.
Baginya, yang terpenting bagi semua OPD bahwa kegiatan administrasi di kantor tersebut tetap berjalan. Dirinya menyarankan, untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah, hanya boleh dilakukan jika memang dianggap penting dan mendesak.
“Semua OPD harus pandai-pandai memanfaatkan anggaran operasional yang sudah diberikan, jika memang kegiatan di dinas terkait penting dan krusial, ya sebaiknya tidak perlu dilakukan. Khususnya perjalan dinas luar, itu harus dipertimbangkan betul manfaatnya,” serunya.
Sambungnya, sementara untuk kegiatan fisik nantinya setiap OPD akan kebagian kucuran dari alokasi anggaran Desa Membangun antara Rp 2 hingga 5 miliar. Tergantung keterkaitan program di masing-masing OPD tersebut.
“Selain itu, tentunya akan ada proyek-proyek yang alokasikan melalui APBD Pemprov Kaltim dan anggaran yang bersumber dari pusat, dalam hal ini APBN,” katanya.
Diakui, memang akibat defisit anggaran tahun ini Pemerintah Kutim terpaksa mengganggarkan biaya operasional kantor yang minim. Tetapi dirinya tetap berharap adanya perbaikan dan peningkatan penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kutim sebelum akhir tahun ini.
“Ya, kalau pendapatan bisa bertambah sebelum akhir tahun nanti, tentu bisa menambah APBD yang sudah dimiliki. Sehingga diakhir tahun ada penambahan biaya operasional kantor yang sudah ada di masing-masing dinas dan badan,” pungkasnya. (drh)
