AMBON – Provinsi Maluku segera ditetapkan menjadi lumbung ikan nasional. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji payung hukum untuk menetapkan provinsi kepulauan itu sebagai lumbung ikan. Bila sudah ada payung hukum, diyakini Maluku akan lebih mudah menggenjot potensi perikanan diwilayah perairannya.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai peringatan Hari Pers Nasional di Ambon kemarin (9/2). Untuk saat ini, rencana awalnya Menteri Kelautan dan Perikan akan membuat Keputusan Menteri soal itu. ’’Tapi nanti bisa saja berupa keputusan Presiden, Maluku sebagai lumbung ikan,’’ terangnya.
Bila sudah ditetapkan sebagai lumbung ikan, maka pemerintah akan lebih mudah membuat program perikanan di provinsi itu. potensi perikanan di Maluku diakui presiden memang sangat besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, hasil tangkapannya juga paling banyak.
Cukup banyak jenis ikan yang bisa ditangkap di perairan Maluku. Mulai tuna sirip kuning, cakalang, kerapu, lolosi, bubara, kakap, tengiri, kakatua, hingga yang saat ini dilarang untuk ditangkap, ikan Napoleon. ’’Tadi saya lihat ada tuna yang besar banget, cakalang juga besar-besar,’’ lanjutnya.
Berdasarkan data KKP, antara 2010-2014, Maluku sudah menghasilkan 4,37 ton ikan tangkap. Itu dalam kondisi jumlah kapal nelayan berukuran besar belum terlalu banyak, dan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan kurang Dari 10 persen. Ditambah lagi sempat ada pembatasan penangkapan ikan di Maluku.
Presiden menjanjikan bantuan kapal berukuran besar, 1.500 gross ton untuk nelayan Maluku. Kapal-kapal itu akan mampu mengarungi samudera dalam berbagai kondisi. ’’saya mendengar banyak keluhan kalau pas musim ombak, yang 500 GT ini kadang-kadang berani, kadang-kadang tidak berani. Jadi memang perlu yang lebih besar,’’ tuturnya.
Di hari yang sama, Presiden mengecek dua kapal Ro-Ro bantuan Kemenhub yang menjadi bagian dari program tol laut. Masing-masing Kapal Ro-Ro Lelemuku yang melayani rute Saumlaki-Adaut-Letwurung, dan Kapal Ro-Ro Tanjung Sole yang melayani rute Namlea-Manipa-Waesala.
Presiden mengklaim mulai ada penurunan harga di sejumlah kawasan setelah rute pelayaran ditambah. ’’Ini sudah dicek, harga turun antara 20 persen sampai 30 persen karena adanya rute-rute baru, kapal-kapal baru,’’ tambah Presiden 55 tahun itu. (byu)
